Pemerintah Petakan Persoalan Sosial Cegah Karhutla

Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah akan fokus kepada pemetaan persoalan sosial untuk mencari solusi permanen pada penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Karhutla bisa diatasi jika akar masalahnya yakni sosial bisa dipetakan sebagai upaya deteksi dini," katanya Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Putera Parthama di Bogor, Rabu.  
    
Untuk itu, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) perlu mencari instrumen yang tepat dan mampu mendeteksi persoalan sosial pada masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengarah kepada karhutla.

Salah satu pedoman adalah pengawasan terhadap masyarakat ketika melakukan aktivitas massal untuk pembakaran lahan.

"Jadi sejak dini ada pengawasan. Kalau baru bertindak setelah ada titik api, sudah terlambat," katanya.

Menurut Putera, salah satu model deteksi dini berbasis pemecahan masalah sosial adalah program desa bebas api.

Program ini, lanjutnya  bisa dikembangkan karena mempunyai perencanaan partisipatif penanggulan bencana dan pengembangan budaya sadar bencana selain itu juga bisa diimplementasikan karena menyentuh akar permasalah yakni masyarakat.

"Hanya saja perlu dicari solusi tepat seperti pemberian insentif bagi masyarakat agar program ini bisa berkesinambungan," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Persatuan Sarjana Kehutanan (Persaki) Dr. Dodik Ridho Nurrochmat  mengemukakan, program desa bebas api bisa diimplementasikan karena akar persoalan karhutla adalah masalah sosial dan tenurial.

Menurut dia, modelnya bisa mengadopsi dari program yang dikembangkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dimana dalam program ini melibatkan sembilan desa rawan kebakaran dan setiap desa yang berhasil mencegah kebakaran memperoleh insentif.

Dodik menyatakan, konsep desa bebas api yang diterapkan RAPP bisa diadopsi dalam skala nasional dan lebih banyak melibatkan pemangku kepentingan.

Dia juga  mengingatkan, insentif diberikan bagi desa-desa yang mampu menjaga wilayahnya harus sepadan.

"Jika insentif pemerintah seadanya, persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak akan pernah tuntas," katanya.

Direktur Sustanaibility PT RAPP Petrus Gunarso  mengungkapkan, pihaknya mempunyai program desa bebas api yang mencakup sembilan desa rawan kebakaran.

Menurut Petrus, program ini diinisiasi  sebagai sebuah solusi baru dan berharap bisa menekan kebakaran hutan dan lahan di Riau dan sejak diperkenalkan Juli 2015,  hingga kini di sembilan desa itu  tidak terdeteksi adanya hotspot.

Program desa bebas api menggunakan lima pendekatan termasuk insentif bagi masyarakat yang tidak membakar lahan, membangun kepemimpinan dalam pencegahan kebakaran, memberikan pertanian alternatif yang berkelanjutan, pemantauan kualitas udara, dan penyuluhan tentang dampak negatif kebakaran.

(S025/H. Wahyudono)