Oleh Rendra Oxtora
Pontianak, 21/3 (Antara) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta Komisi Penyiaran dan Indonesia Daerah Kalbar untuk membantu pemerintah dalam mencegah siaran yang provokatif oleh media, baik yang ada di provinsi itu maupun yang ada di tingkat nasional.
"Karena itu sudah menjadi tugas dari KPID, diharapkan mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai malah membiarkan adanya informasi negatif yang disiarkan oleh media kepada masyarakat," kata Cornelis saat melantik Komisioner KPID Kalbar di Pontianak, Senin.
Ia menegaskan bahwa fungsi utama dari KPID adalah mengawasi media-media, baik elektronik maupun media cetak, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat yang benar tentang pemerintah.
"Saat ini, masih banyak informasi tentang teroris, pornografi, dan sara yang kerap disajikan kepada masyarakat. Untuk itu, saya minta KPID bisa membantu kita dalam menanggulangi ini agar masyarakat tidak mudah terprovokasi," tuturnya.
Dalam menjalkan tugasnya, dia menyarankan agar KPID Kalbar bisa meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, TNI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan media-media yang ada di Kalbar.
"Kita berharap anggota KPID yang baru dilantik ini bisa tetap menjalankan tugas yang benar sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut," katanya.
Komisioner KPID Kalbar Erwin Andika mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan tugas dengan baik dengan mengoptimalkan pemantauan terhadap seluruh media yang ada di Kalbar.
"Langkah awal yang akan kami lakukan, salah satunya adalah melakukan pendekaran dengan media. Karena media sebagai corong informasi, diharapkan bisa menjadi mitra kerja kami," katanya.
Di tempat yang sama, Komisioner KPID Kalbar Budi menyatakan bahwa langkah pertama adalah pihaknya akan melakukan koordinasi dan diskusi dengan komisioner KPID yang dulu.
"Kami tanya apa yang kekurangan periode sebelumnya dan program telah dilakukan. Bagaimanapun mereka juga senior," tuturnya.
(KR-RDO/D007)
