Daniel Minta Dialog Terbuka Nelayan - Pemerintah

    Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak segera dilakukannya dialog terbuka antara nelayan dengan pemerintah untuk mencari solusi berbagai kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dianggap memberatkan nelayan.
     "Kami telah memfasilitasi nelayan untuk berdialog dengan pemerintah. Sudah hampir tiga tahun kita lakukan, tapi belum ada solusi," kata Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
    Ia menyatakan itu menanggapi mengenai aksi nelayan menyikapi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dianggap menyengsarakan nelayan.
    Karenanya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini berharap agar segera dilakukan dialog terbuka dengan pemerintah supaya kemudian ada solusinya. "Segera lakukan dialog sebelum rakyat marah, karena urusan perut keluarga mereka terampas tanpa jalan keluar," ungkap Daniel asal Fraksi PKB Dapil Kalbar ini.
    Kebijakan KKP menurut Daniel sangat merugikan kepercayaan rakyat kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, ini adalah kebijakan yang sangat tidak perlu, membebani pemerintah, membuat nelayan dan perikanan nasional bangkrut. Masih banyak urusan strategis pemerintah yang penting yang memerlukan energi.
    "Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini ribuan nelayan turun ke jalan. Sebelumnya nelayan tidak pernah aksi. Itu tandanya persoalan sudah sangat serius. Segera cabut demi menjaga kepercayaan rakyat," ungkap Daniel.
    Jalan keluar yang baik adalah Komisi IV mendorong segera dilakukan dialog dan dibentuk Tim Independen Terpadu yang terdiri dari pemerintah, nelayan, para ahli, dan stakeholder lainnya untuk membedah seluruh kebijakan secara terbuka sesuai fakta dan data lapangan.
    "Dari Tim ini kita hasilkan kebijakan yang mampu membuat nelayan dan perikanan nasional jaya, bukannya hancur lebur seperti saat ini," tegas Daniel.
    Ribuan nelayan dari berbagai daerah dikabarkan mendatangi Jakarta untuk menyampaikan keluhan kebijakan di sektor perikanan yang hampir 3 tahun mereka alami. Kebijakan menteri dianggap tidak mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, khususnya para nelayan.
    Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di berbagai daerah termasuk Pontianak pada Rabu (12/7).