Pontianak (Antaranews Kalbar) - Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Kalimantan Barat, M Agus Wibowo menargetkan usaha yang mendapat sertifikat halal terus bertambah.
"Pada awal tahun ini kita telah menyerahkan 25 sertifikat halal kepada sejumlah pengusaha. Saat ini geliat halal di Kalbar, khususnya Kota Pontianak terlihat cukup baik. Konsumen pun juga sudah mulai jeli dan perhatian dengan kehalalan produk yang mereka gunakan," ujarnya di Pontianak, Rabu.
Dengan angka yang ada, pihaknya menargetkan adanya penambahan jumlah produk yang mengantongi sertifikasi halal pada 2018 ini.
"Kami targetkan bertambah 50 persen, dari total 265 yang telah memiliki sertifikasi halal per Desember 2017 lalu," kata dia.
Agus meyakini target yang ada tersebut dapat dicapai mengingat geliat pengusaha di Kalbar untuk mengurus sertifikasi terus meningkat.
"Dengan adanya sertifikasi ini, maka kejelasan produk lebih terjamin. Hal ini akan membuat konsumen merasa nyaman dengan dengan produk yang dikonsumsi," papar dia.
Ia menambahkan dari segi pengusaha dengan adanya sertifikasi halal akan mendorong usaha agar tetap eksis.
Sebab beberapa kasus yang ditemui, sejumlah usaha menjadi gagal akibat tidak mampu membendung berita miring yang menerpa usaha tersebut.
"Contoh di beberapa daerah ketika ada usaha yang diisukan produk yang dijual bercampur dengan bahan-bahan haram, akhirnya konsumen tidak lagi percaya. Sehingga usahapun menjadi tutup. Jika ada, ada lembaga independen yang menjamin kehalalan produk tersebut, yakni LPPOM MUI, maka isu tersebut bisa ditepis," kata dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Bussiness Development Services Indonesia (ABDSI) Kalbar, Muhammad Fahmi menilai 289 sertifikasi halal yang dikantongi oleh sejumlah produk di Kalbar, angkanya masih kecil.
"Jumlahnya yang ada tentu masih relatif kecil, namun pertumbuhannya masih sangat baik. Agar meningkat perlunya pelibatan sejumlah pihak untuk mendukung kesadaran halal di daerah ini. LPPOM MUI tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya pelibatan pemerintah, pegiat halal, hingga komunitas pengusaha," kata dia.
