Mempawah (Antaranews Kalbar) – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Pontianak menyerukan anggotanya menjaga independensi, bersikap netral, nonpartisan pada tahun politik 2018, sebab jurnalis rentan terperangkap politik praktis dan politik uang.
"Larangan tersebut diatur dalam Pasal 6 AD ART AJI. Anggota harus mematuhi AD/ART itu. Surat edaran Dewan Pers juga menegaskan hal tersebut menyangkut Pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak," kata Ketua AJI Pontianak, Dian Lestari, Rabu (6/6).
Di berbagai forum diskusi bersama Polri dan masyarakat, dikatakan AJI berperan aktif memberikan pemahaman bagaimana seharusnya praktik jurnalisme yang independen seputar pemberitaan pilkada. AJI Pontianak juga memiliki Sumber Daya Manusia yang bersertifikasi trainer Google News Lab. yang memberikan pelatihan analisis jejaring media sosial kepada pengawas pemilu (panwaslu).
"Melalui pelatihan itu tenaga panwaslu dapat memahami dan memanfaatkan data-data media sosial dengan baik. Termasuk bagaimana mendeteksi isu atau informasi hoaks akun palsu yang ada di medsos," jelas Dian.
Sementara Pilkada serentak 27 Juni 2018 di Kalbar sangat bertumpu pada peranan Polri dan TNI, khususnya dalam pengendalian kamtibmas dan teritorial. Dalam pengamatan jurnalis bersama Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Mempawah, adanya potensi gangguan pilkada di ruang publik dan medsos tidak boleh dianggap remeh. Apalagi ada pihak tertentu yang menggulirkan isu negatif di medsos, yang cenderung provokatif, berbau suku agama ras dan antargolongan (SARA), fitnah dan sebaran ujaran kebencian. Situasi ini tidak boleh berkembang. Sebab, berpotensi menimbulkan konflik.
"KPU dan Panwaslu tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Peranan Polri bahkan memerlukan dukungan TNI. Mewujudkan pilkada damai tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Perlu sinergi," kata ketua KIP Mempawah, M. Hatta.
Disela aktivitasnya di Mempawah, Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) wilayah Kalbar, Susanto, turut menyerukan pentingnya mewujudkan pilkada damai. Peranan jurnalis dan pers di tengah era konvergensi media dinilai penting guna menangkal kabar yang menyesatkan di ruang publik.
"Jurnalistik dan pers sebagai kontrol sosial dan mencerahkan. Elemen penting ini seharusnya berperan aktif mendukung Polri dan TNI mewujudkan pilkada damai. Termasuk ormas, peranan tokoh agama, cendikiawan dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan membina kerukunan di masyarakat," ungkap Susanto.
Meski di sekat perbedaan dalam dukungan politik suksesi pilkada, semua pihak penting menjaga negeri ini tetap kokoh.
"Perbedaan dan euforia pilkada itu biasa. Seyogyanya pilkada tidak boleh ada gesekan atau konflik yang dapat menciderai proses demokrasi. Masyarakat harus cerdas," ujar Susanto.
Sementara itu, Kapolres Mempawah AKBP Didik Dwi Santoso mengapresiasi berbagai perspektif yang memberikan sumbangsih pemikiran terwujudnya pilkada damai.
Menurutnya kelangsungan pilkada serentak tidak boleh merusak tatanan yang ada. Di lapangan polisi dikerahkan agar dapat bersinergi bersama tokoh masyarakat. Sekaligus menangkal potensi gangguan pilkada di ruang publik dan medsos.
"Pantauan kita bersama tim cyber sejauh ini masih relatif wajar. Akan kita pantau terus perkembangannya di medsos dalam rangka penegakan hukum. Kita kawal dengan optimal," kata Kapolres dengan tegas.
Kapolres Mempawah menekankan media sosial sepantasnya dimanfaatkan para calon dan tim pendukung untuk menyebarluaskan kampanye visi-misi. Kampanye hendaknya dilakukan secara santun, sesuai aturan.
"Silakan adu gagasan visi-misi pasangan calon. Tapi jangan sampai melakukan kampanye hitam dan pelanggaran hukum. Bijaklah menggunakan media sosial. Polri akan tegas. Pelanggaran UU ITE konsekuensinya proses hukum," kata Kapolres lagi.
Selaras dengan Polres Mempawah, Dandim 1201/Mempawah Letkol (Arm) Anom Wirassuna menyatakan TNI satu visi mewujudkan pilkada serentak. Antisipasi gangguan khusus di wilayah perbatasan antarkota/kabupaten yang dinilai berpotensi rawan konflik jadi bagian penting pengamanan pilkada serentak di daerah itu.
"TNI siap memback up kepolisian. Kodim sudah diberikan BKO (bawah kendali operasi, red) dari satuan yang lain, seperti zipur dan satuan marinir di Mempawah. Intinya kita satu suara. Satu visi melakukan koordinasi pengamanan pilkada serentak ini," kata Dandim menjelaskan.
Pergeseran budaya
Mencermati dinamika pilkada saat ini, budayawan Kalbar, Budiman Tahir mengaku cemas dengan situasi masyarakat yang dinilai mengalami pergeseran budaya. Akibatnya banyak yang kehilangan kepekaan rasa. Mengabaikan pentingnya silaturahmi hingga lupa pentingnya memupuk rasa persaudaraan dan menjaga persatuan di tahun politik saat ini.
"Banyak tipe pemimpin yang berkarakter paternalistik di Kalbar. Mereka yang dituakan, jadi panutan dan tauladan seperti tokoh-tokoh adat, para ulama, tokoh-tokoh lintas agama, dan cendikiawan. Figur-figur ini sangat diperlukan guna merekatkan rasa persatuan masyarakat kita kaitannya dengan tahun politik ini," ujarnya.
Budayawan Kalbar tersebut juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan baik. Menurutnya hilangkanlah prasangka dan praduga, jangan ada hujatan kebencian.
"Kita sejukkan pilkada secara bijak. Jadikan media sosial sarana untuk saling silaturrahim, meningkatkan ukhuah Islamiah, ukhuah fathoniah, ukhuah insaniah. Budayakan bermedsos itu secara santun dan beradab," katanya berpesan.
Pilkada serentak di Kalbar berjalan lancar karena didukung banyak pihak, menyusul Deklarasi Pilkada Damai serentak yang dikawal Polda Kalbar bersama KPU dengan melibatkan lintas etnis dan ormas. Kini KPU tengah mempersiapkan kebutuhan logistik.
Sementara di Kabupaten Mempawah, KPU memastikan menjamin SDM yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pilkada berintegritas. KPU Mempawah juga menjadi pelopor kerja sama di bidang hukum dengan pihak Kejaksaan Negeri Mempawah.
"KPU tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama dengan pihak kejaksaan sangat penting untuk antisipasi menghadapi kemungkinan adanya gugatan pilkada. Kejari Mempawah akan bertindak sebagai jaksa negara menangani perkara sengketa pilkada di tingkat selanjutnya," jelas Ketua KPU Mempawah, Kusnandi.
Tahapan pilkada serentak di Kalbar masih dengan agenda kampanye masing-masing pasangan calon. Tahapan publikasi kampanye seluruh pasangan calon melalui media cetak dan elektronik oleh KPU direncanakan selama 14 hari mulai tanggal 10 hingga 23 Juni 2018.
Dalam penjelasannya Panwaslu Kabupaten Mempawah menyatakan menerima sejumlah laporan pelanggara pilkada yang dilakukan pihak tertentu. Perihal yang dilaporkan menyoal pemberian paket barang dari tim pasangan calon kepada warga di Kecamatan Siantan dan Segedong. Laporan itu masih ditindaklanjuti.
Panwaslu Kabupaten Mempawah menyatakan tidak ada bentuk pelanggaran serius di ruang publik terkait Pilkada Kalbar maupun Pilkada Mempawah, termasuk di media sosial.
"Pada prinsipnya tugas pokok dan fungsi Panwaslu tetap mengacu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2016. Khusus pelanggaran ITE domainnya ada di Polri. Tentu kami terus bersinergi mewujudkan pilkada damai," kata Ketua Panwaslu Mempawah, Akhmad Amirrudin.
Kini, pelaksanaan Pilkada serentak di Kalbar tinggal menunggu hari. Semua pihak harus berkomitmen sukseskan pesta demokrasi tersebut dan optimis mewujudkan pilkada damai secara santun dan beradab.
