Sinergitas antar pemerintah kunci membangun Kalbar

Pontianak (Antaranews Kalbar) - Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut dua, Karolin Margret Natasa mengatakan kunci suksesnya keberhasilan pembangunan di Kalimantan Barat adalah sinergisitas antar Pemerintah Daerah dengan pusat dan pihak ke tiga.
   
"Kunci keberhasilan pembangunan di Kalimantan Barat adalah adanya sinergisitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta pihak ketiga,” kata Karolin menjawab pertanyaan pada debat publiK putaran akhir yang dilaksanakan KPU Kalbar, Kamis.
   
Menurutnya, Kondisi APBD Provinsi Kalimantan Barat yang hanya Rp5,2 triliun belum mampu untuk memeratakan pembangunan hingga ketingkat daerah. 
   
Namun Pasangan yang diusung oleh partai besar seperti PDI Perjuangan, Demokrat dan PKPI itu memang memiliki modal jaringan yang kuat dengan pemerintah pusat. Kedekatan mereka dengan Presiden RI telah membuahkan hasil pembangunan di Kalimantan Barat.
   
"Kami tidak hanya berjanji. Kami sudah buktikan, pembangunan Jembatan Pak Kasih di Tayan, PLBN Aruk, Entikong dan Badau serta pembangunan jalan paralel perbatasan merupakan bukti yang dapat kita lihat saat ini," ucap Karolin.
   
Bupati Kabupaten Landak yang sedang menjalani masa cutinya itu juga mengungkapkan Kedepan sinergisitas antar pemerintah daerah dengan pusat serta pihak swasta akan terus ditingkatkan.
   
"Kedepan sinergisitas yang telah terjalin dengan baik ini akan terus kita tingkatkan. Dengan jaringan yang kami miliki, kami yakin akan mampu membangun kalimantan barat lebih hebat," kata Karolin.
   
Dirinya juga memastikan pembangunan daerah perbatasan akan terus dilanjutkan, jika dirinya dipercayakan masyarakat Kalbar untuk memimpin provinsi itu.
    
"Pembangunan daerah perbatasan menjadi skala prioritas pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di Kalbar ini ada lima daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di mana saat ini empat diantaranya sudah mulai dilakukan pembangunan," kata Karolin.
    
Namun, lanjutnya, perbatasan antar negara di Kabupaten Sintang, yang pembangunannya masih belum optimal. Adapun kendala pembangunan perbatasan di Kabupaten Sintang antara lain, karena adanya masalah teknis yang tak kunjung dituntaskan Pemerintah Kabupaten, yaitu pelimpahan status jalan, dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
   
"Hambatan teknisnya itu belum lengkap dokumennya, karena masalah status jalan, khususnya jalan paralel menuju perbatasan antar negara di desa jasa dan senaning itu. Tapi sudah dibereskan tahun 2017 lalu, karena memang melimpahkan urusan ke pusat itu bukan hal yang gampang," tuturnya.

(KR-RDO)