POM Kalbar ajak tolak politik uang

Pontianak (ANTARA) - Menjelang pemungutan suara, Persatuan Orang Melayu (POM) Kalimantan Barat mengajak seluruh elemen masyarakat di provinsi itu, untuk menolak politik uang karena hanya akan merusak proses demokrasi.

"Politik uang selain merusak proses demokrasi, juga sebagai cikal bakal terjadinya praktik korupsi di kemudian hari," kata Ketua Umum POM Kalbar, Agus Setiadi di Pontianak, Jumat.

Selain itu, menurut dia, politik uang juga akan menciderai masa depan anak-anak dan akan menghambat kemajuan bangsa Indonesia ke depannya.

Agus juga mengajak jajaran kepengurusan dan keluarga besar POM, organisasi sayap, simpatisan serta masyarakat luas Kalbar untuk mendukung demokrasi yang sejuk dan berkualitas, tanpa hoaks, fitnah dan ujaran kebencian serta mengedepankan kejujuran.

Masyarakat juga diajak untuk lebih mengedepankan kejujuran, kebenaran serta menolak upaya-upaya yang dapat mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat, katanya.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif mendukung terwujudnya Kamtibmas di Pemilu 2019, yang kondusif, aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pedoman hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945," kata Agus.

Ketua Umum POM Kalbar menambahkan, sebagai masyarakat dan anak bangsa Indonesia, untuk tetap menjaga perdamaian serta kesejukan. "Boleh beda pilihan, tetapi tetap menjaga persaudaraan yang selama ini sudah terjalin dengan baik itu," katanya.

Ia kembali mengajak, kepada para penyelenggara Pemilu 2019 dan aparat keamanan, untuk benar-benar menjaga Pemilu agar bebas dari politik uang. "Untuk itu, semua pihak harus menolak praktik politik uang tersebut," katanya.