13 kapal nelayan asing ditenggelamkan di perairan Kalbar

Pontianak (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti ikut langsung pada pelaksanaan penenggelaman sebanyak 13 kapal asing pencuri ikan di perairan wilayah Pulau Datok dan tiga unit di Sambas, Provinsi Kalbar. 

"Saya ingin memastikan kapal-kapal itu tenggelam, karena kapal-kapal itu sudah beberapa kali kami tangkap dan berulang melakukan pencurian ikan sehingga saya ingin pastikan kapal-kapal itu ditenggelamkan saja," kata Susi Pudjiastuti di Pontianak, Sabtu.

Kedatangan dirinya ke Kalbar diakuinya juga untuk bertemu dengan para penegak hukum yang memang menangani kasus-kasus itu. 

"Karena ada sebanyak 51 kasus kapal asing pencurian ikan di perairan kita yang sudah berkekuatan hukum tetap yang telah dijadwalkan akan ditenggelamkan, dan masih ada 90 kasus kapal asing lagi yang dalam proses banding dan kasasi. Setelah berkekuatan hukum tetap maka 90 kapal ini juga akan ditenggelamkan," kata Susi.

Ia berharap, pada tingkat banding dan kasasi itu dapat dimenangkan oleh pemerintah. Bila itu terjadi, pasti kapal-kapal itu langsung di musnahkan. "Ini memang yang saya inginkan, adanya kepastian hukum dan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap kapal- kapal asing yang mencuri ikan di wilayah laut kita, agar ada efek jera," katanya.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan laut Indonesia memiliki efek, seperti meningkatnya stok ikan sekitar100 persen. Kemudian kenaikan hasil tangkapan ikan oleh para nelayan Indonesia juga naik hampir 50 persen selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menilai, apa-apa yang sudah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti ini sangat baik. 

"Nasib para nelayan kita semakin tahun semakin baik, artinya langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Kelautan Perikanan ini saya nilai sangat pas. Dan saya sangat mendukung sekali," katanya.

Ia berharap, terhadap kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah laut Indonesia segera ditangkap dan serahkan untuk diproses hukum. "Bila perlu tidak menunggu pengadilan lagi, PP-nya sudah jelas dan tidak perlu di lelang," katanya.