Pontianak (ANTARA) - Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kemenpan RB, Naptalina Sipayung, mengingatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar harus siap melakukan perubahan dan perbaikan serta inovasi jika terpilih sebagai sebuah lembaga pemerintah yang masuk Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).
"Harus ada pembenahan, di mana mindset seluruh pegawai di BKKBN Kalbar ini harus berubah lebih baik, contoh seluruh pegawai harus ingat, kita ini bukan di layani tapi melayani masyarakat," kata Naptalina Sipayung di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan, sudah seharusnya dalam pelayanan juga perlu diubah lebih baik lagi, salah satu cara, yaitu dengan melakukan jemput bola dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pencegahan terjadinya tindak korupsi, BKKBN Kalbar sudah nampak telah melakukan usaha-usaha serius.
"Kami sebagai tim penilai melihat di BKKBN Kalbar ini ada upaya dan semangat dalam melakukan perubahan, karena biar bagaimanapun kalau tidak ada semangat melakukan perubahan, yang diawali oleh pimpinan, maka akan sulit terjadi perubahan," katanya.
Menurut dia, terlihat bahwa pimpinan punya komitmen ada upaya-upaya perbaikan yang dilakukan mulai dari pencegahan korupsi dan adanya upaya pelayanan dengan cara jemput bola.
Naptalina juga menilai yang dilakukan oleh BKKBN Kalbar sudah baik dengan melakukan pelayanan hingga ke masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok, terpencil, bahkan sulit akses, salah satunya, yaitu pelayanan ekspedisi NKJP Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.
"Perwakilan BKKBN Kalbar ini merupakan satu dari delapan perwakilan BKKBN yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Dengan usaha kerja keras semua pihak, saya berharap semoga hal ini bisa tercapai," katanya.
