Pontianak (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan akan menyampaikan langsung ke Menteri Pertanian agar alokasi pupuk subsidi di Provinsi Kalimantan Barat dikembalikan ke kuota tahun 2018 karena saat ini banyak petani yang akhirnya tidak mendapatkan pupuk subsidi sehingga mengancam produksi padi setempat.
"Alokasi pupuk subsidi di Kalbar turun sampai 50 persen dibanding tahun 2018," kata Daniel Johan disela kunjungan ke Kalbar, Sabtu.
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat menurunkan produksi pangan Kalbar serta berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.
"Bahkan berdampak ke ekonomi Kalbar, karena sebagian besar sektor tenaga kerja di Kalbar ada di pertanian," kata anggota DPR RI Dapil Kalbar 1 dari PKB itu.
Ia mengaku banyak mendapat keluhan dari petani di sentra-sentra beras Kalbar seperti Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Kubu Raya dan Singkawang terkait ketersediaan pupuk subsidi tersebut.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Heronimus Hero Provinsi Kalbar menyebutkan bahwa untuk tahun 2019 ini kuota pupuk subsidi dari lima jenis sebesar 77.803 ton. Sedangkan tahun lalu mencapai 150.000 ton.
Artinya untuk tahun ini hanya separuh pupuk subsidi dari tahun 2018 sesuai kebijakan penetapan luas sawah di Kalbar yang berkurang hampir separuh karena Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
Daniel lapor Mentan soal kelangkaan pupuk di Kalbar
Sabtu, 30 November 2019 10:09 WIB
Pekerja menurunkan pupuk bersubsidi ke salah satu agen di wilayah Tanggunggunung, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019). Kementerian Pertanian bertahap mulai menyalurkan lebih dari 1.200 ton jatah pupuk bersubsidi untuk wilayah Kecamatan Tanggunggunung setelah sempat memblokir jatah 6.512 petani setempat dengan luas lahan ladang jagung di dalam kawasan hutan produksi seluas 8.075 hektare ini, terhitung sejak Juni 2019. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)
