Perkuat ekonomi keluarga hadapi COVID-19, BKKBN gandeng HIPMI

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk memperkuat sektor ekonomi keluarga dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dengan pemanfaatan kewirausahaan dalam program pembangunan keluarga.

"Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, harus kita hadapi dengan semangat baru dan optimisme agar ekonomi keluarga mampu bangkit kembali," ujar Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN Eli Kusnaeli, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Pemanfaatan Kewirausahaan dalam Penguatan Program Pembangunan Keluarga secara virtual dengan HIPMI.

Eli mengatakan, pandemi COVID-19 tidak hanya membawa dampak bencana kesehatan namun juga berimbas pada sektor lain termasuk goncangan ekonomi.

"Kami memiliki kelompok binaan yang terdiri dari keluarga dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain berperan menyosialisasikan berbagai program kemasyarakatan, kelompok tersebut juga membangun usaha ekonomi produktif yang disebut kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)," ucapnya.

Namun, akibat pandemi COVID-19, kelompok keluarga binaan BKKBN tersebut juga ikut terkena dampak perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.



Berdasarkan paparan Menteri Ketenagakerjaan, katanya, dampak pandemi COVID-19 diperkirakan angka pengangguran berkisar 2,92 juta hingga 5,23 juta bahkan bisa mencapai dua digit hingga akhir 2020.

Oleh karena itu, tegasnya, dalam upaya membantu memperkuat ekonomi keluarga, BKKBN bermitra dengan HIPMI dalam memberikan binaan dan pendampingan kepada usaha ekonomi keluarga di Indonesia.

Secara umum, Eli menambahkan, keuangan keluarga dan usaha ekonomi keluarga yang stabil akan menjamin stabilitas ekonomi keluarga itu pula. Pada akhirnya, hal tersebut dapat menyokong stabilitas ekonomi nasional.

"Karenanya, perlu upaya dalam membantu percepatan pemulihan ekonomi keluarga karena dampak pandemi COVID-19," kata Eli.

Bendahara Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Hilda Kusumadewi mengatakan tekanan terhadap ekonomi akibat pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum yang tepat dalam merevitalisasi peran strategis pemuda sebagai pelaku pasar ekonomi.



Jika jumlah wirausaha muda baru di Indonesia meningkat, diharapkan dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi nasional, sekaligus menjadi jalan keluar dari dampak pandemi COVID-19.

"Indonesia butuh lahirkan banyak pengusaha baru. Peringkat jumlah pengusaha di Indonesia masih tertinggal jauh dari beberapa negara di dunia bahkan di Asia Tenggara. Indonesia masih kekurangan pengusaha," ujar Hilda.

Pola pikir
Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP HIPMI Sari Pramono mengatakan, untuk mencetak pengusaha baru, ada beberapa tantangan salah satunya mengubah pola pikir yang harus tumbuh dari dalam diri seseorang.

Pengusaha muda memegang peranan penting dalam mempercepat roda perekonomian, terutama untuk membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

"Syarat negara maju punya pengusaha 14 persen, Indonesia baru memiliki jumlah pengusaha 3,1 persen dari total populasi penduduk. Indonesia masih membutuhkan lahirnya banyak jumlah pengusaha baru sebagai syarat untuk menjadi negara maju," ucap Sari.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah juga penting sebagai upaya mempercepat lahirnya pengusaha baru. Pemerintah harus fokus bagaimana menciptakan pekerjaan dalam dunia kewirausahaan.

"Pengusaha berperan pada tumbuhnya perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, jumlah pengusaha harus semakin ditingkatkan agar mampu mendorong pertumbuhan perekonomian domestik," ungkapnya.