Pontianak (ANTARA) - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan hingga saat ini denda terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan sudah terkumpul sebanyak Rp200 juta.
"Besaran tersebut menunjukkan masih banyak warga dan pelaku usaha yang mengabaikan atau melanggar protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Pontianak," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Jumat (4/11).
Dia menjelaskan untuk pelaku usaha seperti pemilik warung kopi, pelanggaran protokol kesehatan sudah berulang sehingga perlu dilakukan penindakan agar memberikan efek jera.
"Kebanyakan dari pelanggar, tetap ngotot dan menganggap enteng dari protokol kesehatan tersebut, sehingga pelanggaran yang dilakukan juga berulang," ujarnya.
Edi menambahkan menangani pandemi COVID-19 memang merupakan perang dengan lawan yang tidak nampak.
"Sehingga memang perlu kesadaran dan dukungan semua pihak dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Pontianak dan Kalbar umumnya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Syarifah Adriana menyatakan, hingga saat ini ada 200 pemilik/pengelola warung kopi yang ditindak karena melanggar protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.
"Kalau untuk jumlah pelanggaran, baik perorangan maupun tempat usaha warung kopi tercatat sebanyak 580 kasus yang ditindak, sebanyak 200 diantaranya pelaku usaha warung kopi," katanya.
Ia menambahkan perorangan yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi sosial atau denda Rp200 ribu sedangkan pelaku usaha yang melanggar didenda sampai Rp1 juta.
Denda pelanggar protokol kesehatan di Kota Pontianak terkumpul Rp200 juta
Sabtu, 5 Desember 2020 7:01 WIB
Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, hingga saat ini sanksi denda terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan sudah tercatat sebanyak Rp200 juta. (Istimewa)
