Pemkab Kayong Utara buka pendaftaran KPAD perkuat perlindungan anak

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kalimantan Barat membuka pendaftaran seleksi Komisi Perlindungan Anak Daerah  (KPAD)  masa bakti 2022- 2027 sebagai salah satu langkah nyata memperkuat perlindungan anak di daerah itu.

"Pengumuman pembukaan seleksi calon penerimaan anggota KPAD dimulai sejak 07 hingga 16 Oktober 2021. Melalui KPAD bagaimana mampu melahirkan kader  yang bisa melindungi hak  anak - anak  Kayong Utara," ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD)   Mac Novianto, saat dihubungi di Sukadana, Selasa.

Ia berharap KPAD ke depan bukan hanya sekedar melakukan pendampingan  biasa saja  terhadap anak, namun  bisa mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan lainnya guna untuk meminimalisasi kasus kekerasan pada anak.

"Kemudian melakukan  perlindungan pada anak - anak yang saat ini marak kasus - kasus yang melibatkan anak  di bawah umur," kata dia.

Rencananya Kayong Utara akan menambah anggota KPAD menjadi lima orang sebagai upaya  meningkatkan perlindungan  terhadap anak yang saat ini menjadi perhatian serius dari Pemda Kayong Utara.

"Seleksi penerimaan calon anggota KPAD terdiri dari lima tahapan yang pertama seleksi administrasi,  kemudian di lanjutkan dengan tes tertulis, tes psikologi, tes wawancara dan presentasi makalah serta uji publik,"jelasnya.

Untuk para pelamar bisa menyerahkan berkas pendaftaran ke sekretariat penerimaan seleksi KPAD di Bidang PPPA Dinas SP3APMD Kabupaten Kayong Utara

"Kemudian untuk informasi lengkap pelamar dapat menghubungi kontak person Sri Rezeki (089524299373) dan Budi Irianto  (0895617727622),"katanya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat  agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/atau dalam bentuk lain.

"Kita telah membentuk tim seleksi yang terdiri dari beberapa unsur mulai dari  KPPAD provinsi , pemerintah daerah, unsur akademis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kita panitia hanya menyiapkan instrumen pelaksanaan seleksi saja,"jelasnya.