Bupati Ketapang ingatkan ASN tingkatkan pelayanan publik

Pontianak (ANTARA) - Bupati Ketapang,  Kalimantan Barat Martin Rantan terus mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan pelayanan publik, disiplin, kreatif dan harus mampu berorientasi pada peningkatan kinerja.

"Di antaranya mulai disiplin masuk kerja yang bisa ditandai dengan absen secara elektronik. Demikian juga dengan pakta integritas harus dilakukan secara tertulis. Jadi bukan berdasarkan omong saja, tetapi orang yang benar-benar mampu membuat perubahan. Ini harus bisa diukur dengan fakta integritas yang tertulis,” ujarnya saat dihubungi di Ketapang, Selasa.

Ia meminta setiap pelayanan dilaksanakan semua bidang harus memuaskan masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Demikian juga dalam melaksanakan pekerjaan selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, baik undang-undang (UU), peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Jangan sampai terjadi kecelakaan administrasi.

Ia mencontohkan, pemerintah sudah berusaha membangun, sampai melobi anggaran pusat. Namun dalam pelayanan administrasi malah tidak bisa terserap.

“Jangan sampai terjadi kecelakaan administrasi, namanya sebuah kecelakaan bisa jadi akibat kelalaian. Mulai tahun 2022 harus benar-benar tertib administrasi. Pada 2021 untuk disposisi kepala dinas saja masih ada yang kurang tepat,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan perombakan secara besar-besaran di awal 2022. Pihaknya akan melakukan mutasi pada eselon II eselon II, pengawas ataupun fungsional hingga staf. Lantaran selama ini diketahui banyak penempatan yang belum merata.

Ia mencontohkan di kecamatan terbatas, sementara di perkotaan banyak ASN. Begitu juga di perangkat daerah, ada beberapa perangkat daerah, bidang yang hanya memiliki satu dua staf. Misalnya pada Bidang Bina, jika staf terbatas, sementara bidang pelayanan infrastruktur yang besar. Tentu saja akan berdampak pada kinerja.

"Jika pembangunan kurang memuaskan, justru yang disoroti masyarakat adalah bupati bukan nama kepala dinas, nama Kabid atau pun PNS yang disoroti masyarakat. Justru nama kepala daerah yang selalu disalahkan. Karena itu, tahun 2022, seluruh ASN diminta bekerja maksimal," tegas Bupati.

"Termasuk, melalui absensi secara elektronik yang bisa memantau kehadiran ASN serta diikuti kinerja yang bisa mendukung kerja pelayanan. Jangan sampai setelah absen langsung pergi, tanpa melakukan aktivitas pelayanan. Semua harus benar-benar terpantau, pegawai itu sudah digaji,” lanjutnya.

Ia tidak menginginkan ASN tak produktif, apalagi sering alasan ke luar ruangan kerja hanya untuk menjemput anak sekolah. Ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja agar menyebarkan informan. Tujuannya untuk memantau ASN yang berpakaian dinas di luar kantor saat jam kerja.

"Seorang abdi negara harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Waktu pengabdian yang cukup lama dalam birokrasi,  diharapkan mampu mengukir prestasi. Jangan hanya pandai bicara, tapi tidak ada hasilnya," tuturnya.

Memasuki era transformasi digital, Bupati meminta ASN harus melek teknologi sebab pelayanan saat ini tidak lagi pada pola lama tapi sudah mengalami perubahan yaitu teknologi. ASN harus mampu adaptif terhadap perubahan sehingga harus rajin belajar melalui teknologi.

"Melalui perkembangan teknologi, ASN dapat belajar. Dengan begitu akan menjadikan ASN cerdas. Pada akhirnya akan memberikan dampak positif dalam pelayanan Pemerintah ke masyarakat," jelasnya.