Pontianak (ANTARA) - Forum Koordinasi BEM Kalbar (FKBK) mendeklarasikan tuntutan terkait permasalahan yang ada di Kalimantan Barat saat kegiatan Serasehan Daerah di rumah Dinas Wakil Wali Kota Singkawang.
"Kita akan terus mengawal tuntutan-tuntutan yang diskusikan kepada pemerintah daerah maupun provinsi," kata Abdur Rahman, Koordinator Pusat FKBK di Singkawang, Sabtu
FKBK merupakan wadah koordinasi BEM se-Kalimantan Barat untuk pergerakan mahasiswa dalam mengawal dan mengkaji kebijakan pemerintah.
"Jadi ini kita tujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat yang mana nantinya akan diproses untuk audiensi kepada
Gubernur," ujarnya.
Adapun isi deklarasi yang disampaikan oleh FKBK sebagai berikut, yakni
mendukung pemerintah untuk melakukan pelaksanaan sosialisasi dalam percepatan pemerataan kegiatan vaksinasi, kemudian mendukung program pemerintah Kalbar dalam pembinaan perekonomian masyarakat.
Lalu mendesak lembaga terkait dalam menangani lonjakan kasus narkoba di Kalbar, kemudian meminta pemerintah memaksimalkan program penurunan stunting di Kalbar.
Meminta ketegasan pemerintah dan penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual, mendesak pemerintah untuk memperhatikan kualitas pendidikan, dan meminta secara tegas mengusut dugaan penimbunan minyak goreng di Kalbar.
"Kami juga meminta pemerintah menarik kebijakan BPJS sebagai syarat administrasi layanan publik, dan menuntut pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan dan perawatan infrastruktur di Kalbar," ujarnya.
Kemudian FKBK Kalbar juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan pertambangan, dan pengelolaan sampah.
"Kami juga meminta pemerintah mencari solusi terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan dengan adanya proyek dan kebijakan pemerintah, dan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masalah agraria di Kalbar," katanya.
Ia berharap tuntutan yang mahasiswa ajukan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
