"Dalam waktu dua bulan bekerja ini, kami melakukan membuat profil masing-masing wilayah kerja. Dan, profil itu tentunya terkait pemetaan seperti potensi daerah, wilayah kerja, siapa yang terlibat dan perannya seperti apa dalam penanggulangan stunting," kata Ahmad Saufi di Ketapang, Senin.
Ia mengatakan, tentu semua itu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kolaborasi semua pihak.
Disitu ada pemerintah yang memegang peranan penting, kemudian ada pihak swasta, perguruan tinggi, ormas atau NGO serta yang lainnya, dan tak kalah penting peran media.
"Terkait hal itu, kami petakan apa peran-peran dari pihak-pihak terkait tadi. Kalau pemerintah ada intervensi spesifik.
Sementara di dinas-dinasnya ada dinas kesehatan dan dinas non kesehatan yang menangani stunting. Kemudian pihak swasta dalam hal ini perusahaan seperti apa perannya melalai csr nya," ujar Ahmad.
Begitu juga sambungnya, untuk perguruan tinggi bagaimana perguruan tinggi melakukan pendampingan, melakukan penelitian, menyuplai data dan lainnya.
Kemudian NGO, baik itu NGO lokal seperti Posyandu yang selalu konsen terhadap kesehatan ibu dan anak. Sedangkan media perannya jelas sangat membantu pemerintah melalui pemberitaan-pemberitaannya memberikan edukasi bacaan kepada masyarakat.
"Pemetaan ini sangat penting kami lakukan, agar dalam mengintervensi dan membuat pola penanganan stunting dapat tepat sasaran. Sehingga angka stunting benar-benar dapat di minimalsir sekecil mungkin bahkan angka stunting itu kita buat zero di Ketapang dan Kayong Utara," ujar Ahmad.
Dulu ujarnya, di tahun 2018 penanganan stunting di komandani oleh Kemenkes. Sementara saat ini di komandani oleh BKKBN yang memberi warna lain dalam penanganan stunting.
"Dalam hal ini, kalau dulu Kemenkes lebih pada intervensi spesifik dibidang kesehatan. Tapi yang jelas dalam intervensi dan konvergensi ada 70 persen itu lebih kepada non kesehatan yang sangat sensitive. Kemduian lebih pada pemberdayaan dan edukasi," ujarnya.
Inilah yang dilakukan BKKBN tambah Ahmad, bagaimana melakukan sosilaisasi dan edukasi, bagaimana memberdayakan masyarakat melalui Kampung KB (Kampung Mandiri), membuat setiap desa mempunyai Rumah Data Kependudukan yang sangat penting keberadaan untuk mensuplai data.
"Apa yang di lakukan BKKBN saat ini lebih pada pemberdayaan, seperti mendorong terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Inilah yang kami pantau di petakan dan saya setiap kegiatan percepatan penurunan stunting akan selalu hadir," ujarnya.
Ahmad Saufi mengaku yakin, bila pemetaan berhasil ia lakukan dan kerja-kerja TPPS dilakukan tepat pada sasaran sesuai data pemetaan maka, Kayong Utara stunting saat ini di angka 26 persen dan Ketapang stunting nya di angka 23, 6 persen berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) itu akan berhasil diturunkan di angka 14 persen setidaknya mendekati, sesuai target di tahun 2024, apa lagi ada dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI. Terkait hal itu, kami dari Technical Assistant Satgas Stunting wilayah Ketapang dan Kayong Utara juga akan bersungguh-sungguh bekerja," pungkasnya.
