Inflasi Kalbar ditargetkan tidak lebih dari 5,2 persen

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menargetkan angka inflasi Kalbar di akhir tahun 2022 tidak melebihi 5,2 persen, dengan melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi.

"Ini bisa terwujud asalkan semua stakeholder bersinergi untuk mencegah inflasi. Kita masih bisa membuat deflasi di bulan Oktober 2022 atau November 2022, tetapi harus di ingat ada hari besar keagamaan di bulan Desember dan perlu kita waspadai bersama," kata Sutarmidji di Pontianak, Rabu.

Untuk itu, kata Sutarmidji, pihaknya terus melakukan sinergi antarlembaga terkait serta menggunakan data yang akurat untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah bersama TPID bisa melakukan pemetaan gejolak inflasi di setiap daerah di Kalbar.

"Pertama, data. Kedua, koordinasi. Dengan koordinasi, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi untuk menjaga inflasi," tuturnya.

Dia mengatakan, inflasi akan terjadi jika semua pihak lengah dan membiarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan persediaan di lapangan.

Oleh sebab itu, Gubernur juga menekankan semua stakeholder agar bersama-sama menjaga berbagai komponen yang bisa meningkatkan angka inflasi di suatu daerah.

Bahan pokok beras merupakan salah satu komponen bahan pokok penyumbang inflasi cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalbar menjaga produksi beras dan mengawasi pendistribusiannya.

"Komponen-komponen apa saja yang harus kita jaga sebagai penyumbang inflasi besar, seperti beras yang menjadi penyumbang inflasi sebesar 74 persen. Maka, ketersediaan beras harus dijaga supaya angka inflasi tidak terlalu dalam," katanya.

Kabupaten Sintang merupakan daerah yang mendapat perhatian khusus karena mengalami peningkatan inflasi year-on-year di atas 7,39 persen, meskipun terjadi deflasi sekitar -0,96 persen pada bulan Agustus 2022.

"Angka inflasi tinggi di Sintang disebabkan rendahnya produksi bahan pokok. Komponen-komponen itu datangnya dari luar Sintang, yang berarti biaya besar atau mahal, kemudian, jumlah pasokan komponen tidak menentu, kadang banyak kadang tidak," kata Sutarmidji.

Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan meningkat di waktu tertentu, namun tetap menimbulkan inflasi. Kabupaten Sintang bukan penghasil beras, tetapi Kabupaten Melawi merupakan penghasil beras.

"Kabupaten Melawi juga harus jaga itu. Alhamdulillah, ada Gudang Bulog di sana, sehingga bisa menjadi penyeimbang harga," katanya.

Selain itu, Pemprov Kalbar akan menggelar operasi pasar yang dimaksudkan untuk menekan kenaikan harga komponen-komponen yang bisa memicu kenaikan inflasi.

"Bansos dan operasi pasar akan menjadi program tahunan Pemprov Kalbar dalam mengendalikan inflasi," tuturnya.