DPMPTSP Kubu Raya mengoptimalkan tata kelola ekonomi hijau

Pontianak (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengoptimalkan tata kelola sosial dan lingkungan atau ekonomi hijau bersama seluruh elemen terkait.

"Kami terus lakukan regulasi atau revitalisasi terkait dengan forum tanggung jawab sosial lingkungan ini, kita lakukan kolaborasi multipihak untuk menjadikan tim ini solid dalam upaya optimalisasi ekonomi hijau," kata Kepala DPTMPTSP Kabupaten Kubu Raya Maria Agustina saat menghadiri focus group discussion (FGD), di Kubu Raya, Jumat.

Menurutnya, pembiayaan terhadap pembangunan di Kubu Raya tidak semata-mata dibiayai hanya dari APBD, tetapi peran serta dari seluruh stakeholder baik pelaku usaha, BUMN, BUMD, dan pemda itu sangat penting.

Baca juga: BNI wujudkan ekonomi hijau dalam Program Jejak Kopi Khatulistiwa

"Keikutsertaan seluruh stakeholder dan para pemangku kepentingan sangat berperan dalam pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Tetapi, kita tidak bisa tergantung pada pembiayaan pembangunan APBN atau APBD, apalagi perekonomian sekarang sedang sulit, yang kita butuh itu revisi atau penyempurnaan perda," tuturnya.

Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tri Indriastuti mewakili Bupati Kubu Raya mengatakan penting meningkatkan kolaborasi, karena pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan tanpa melibatkan semua elemen masyarakat.

"Dengan kondisi semakin berat kita perlu trik dan inovasi tidak hanya mengharapkan APBD saja, tetapi juga kolaborasi atau keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perusahaan atau bina usaha, itu sangat besar peranannya terhadap kita," kata Tri Indriastuti.

Baca juga: BI Kalbar dukung pemda kembangkan ekonomi hijau

Ia juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan revitalisasi terkait dengan forum tanggung jawab sosial lingkungan ini.

"Kami berterima kasih kepada stakeholder yang selalu mendesain penyempurnaan baik perda atau SK Bupati. Kami juga berterima kasih kepada International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) yang sudah memberikan kontribusi terhadap agenda yang mendukung kegiatan Pemkab Kubu Raya," katanya.

Selain itu, dia juga berharap agar kolaborasi multipihak menjadikan tim ini menjadi solid terkait dengan ekonomi hijau.

Baca juga: ADB setujui pinjaman 150 juta dolar untuk Indonesia

"Kita juga berharap agenda ini bisa cepat selesai dan bisa digunakan pada tahun 2023 untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa jalankan dengan teman-teman di pihak Non-Governmental Organization (NGO) atau perusahaan harus dukung, dan kita bisa berkoordinasi dan berkomunikasi," kata Tri.