Hermawan mengatakan, sebagai beranda negeri, kawasan perbatasan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat sebagai implementasi dan komitmen membangun Indonesia dari pinggiran.
Citra kawasan perbatasan sebagai daerah tertinggal dan jauh dari pembangunan, kini, pelan tapi pasti telah berubah menjadi etalase dengan segala pembangunan fisik yang membanggakan maupun aktivitas ekonomi yang kian menggeliat. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terus dihadirkan sebagai fasilitas dan sarana lalu lintas orang maupun barang secara resmi serta representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan.
Pada 11 Januari 2021, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw ditetapkan. Inpres tersebut menguatkan komitmen pemerintah agar ada percepatan pembangunan yang segera dilaksanakan.
Kalimantan Barat, yang berbatasan darat langsung dengan negara jiran, Sarawak, Malaysia, hadirnya payung hukum program super-prioritas tersebut menjadi angin segar untuk percepatan pembangunan di daerah.
Inpres tersebut menginstruksikan kepada 10 kementerian dan kepala daerah terkait untuk melaksanakan dan menyelesaikan program percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, paling lambat 2 tahun terhitung sejak Inpres ini dikeluarkan. Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Inpres ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Terkait perbatasan Kalimantan Barat, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi disana, khususnya pengembangan UMKM, BRI terus berkomitmen untuk menyalurkan KUR disana. Dalam menyalurkan kredit ultramikro ini, kami menggandeng PT Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai holding dari BRI," kata Hermawan di Pontianak, Jumat.
Dia menegaskan, tidak bisa dipungkiri untuk penyaluran kredit segmen usaha mikro, kecil, dan menengah masih menjadi motor pendorong kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di mana pertumbuhan penyaluran kredit mikro ini juga mendorong pertumbuhan penyaluran kredit BRI secara keseluruhan.
Dia mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan kerdit bagi pelaku usaha tersebut, BRI juga terus mendorong pertumbuhan kredit bagi pelaku usaha ultramikro yang juga memberikan andil besar dalam pertumbuhan kredit di BRI.
Hermawan mengatakan, pertumbuhan penyaluran kredit di Kalimantan Barat, hingga Desember 2023 mencapai Rp2,6 triliun yang jumlah debitur sebanyak 66.390.
"Untuk tahun 2023 ini semoga bisa lebih dari 2022 lalu, namun untuk angka target pencapaiannya memang masih belum ditentukan dari pusat," tuturnya.
Terkait percepatan digitalisasi bagi UMKM, pihaknya juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM.
Pihaknya juga terus menggencarkan sosialisasi kepada pelaku UMKM untuk melakukan transaksi dengan menggunakan scan barcode QRIS saat ini sudah bisa dilakukan dengan BRIMO.
Dia mengatakan, sudah hampir semua penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan QR Code, mereka sudah support dengan pembayaran QRIS termasuk pada aplikasi BRIMO dari bank BRI.
"Kini aplikasi banking BRIMO sudah support pembayaran melalui barcode QRIS. Pebayaran di merchant QRIS menjadi lebih mudah dengan cukup scan barcode yang sudah tersedia di merchant QRIS dengan aplikasi BRIMO," katanya.
QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah penggabungan QR Code dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.
"QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia, dengan sistem QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan aman," tuturnya.
Agar pembinaan terhadap UMKM lebih maksimal, pihaknya juga menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dengan klaster yang akuisisi ekosistem pembinaan usaha BRI.
"Untuk tingkat pusat, BRI sudah membuat pasar.id yang menghubungkan penjual dan pembeli. Pasar.di ini mendorong para pedagang pasar tradisional untuk beradaptasi dengan kenormalan baru yang tengah di terapkan oleh pemerintah saat ini, adaptasi ini salah satunya adalah melalui transaksi perdagangan secara virtual dengan para pembeli melalui saluran platform daring, yakni Pasar.id," tuturnya.
Dia menjelaskan, pasar.id merupakan salah satu terobosan baru dari Bank BRI dalam digitalisasi perdagangan pasar tradisional, yakni dengan memfasilitasi seluruh pedagang pasar di Indonesia untuk melakukan aktivitas jual beli secara daring.
Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung di lokasi pasar tradisional tempat pedagang berjualan, melainkan dapat dijangkau secara virtual oleh pembeli melalui domain web pasar.id dan menunjuk pasar tujuan yang akan di jangkau.
"Para pedagang dan pembeli dapat bertransaksi secara praktis dan efisien melalui pasar.id. cukup dengan menjadi nasabah BRI, para pedagang sudah dapat bergabung dan memanfaatkan fasilitas pasar virtual yang tersedia di domain web pasar dan selanjutnya para perdagang dapat terhubung dengan pembeli," katanya.
Selain itu, ada juga pasar modern Localoka yang menjual produk makanan dari binaan BRI yang dipamerkan di kantor BRI pusat.
"Jadi, untuk pembinaan, kita maksimalkan mulai dari pasar digital, kluster usaha, ekosistem usaha dan sistem pembayaran. Untuk kluster kita juga memberikan dukungan sarana dan prasarana, contoh, seperti kampung tenun Pontianak, di mana kita memberikan bantuan mesin dan pelatihan tenaga operatornya," kata Hermawan.
Dirinya berharap, dengan percepatan digitalisasi dan optimalisasi penyaluran KUR bagi UMKM khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat mampu mendorong UMKM untuk terus berkembang dan dapat menembus pasar ekspor ke negara tetangga.
Optimalisasi BRI dalam penyaluran KUR
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengatakan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan olehPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dinilai sangat efektif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini didasarkan oleh hasil riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait penyaluran KUR di masa pandemi COVID-19.
Dari hasil riset BRIN tersebut, KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha. Secara umum, pendapatan usaha meningkat sebesar 50 persen. Selain itu, semakin besar nilai KUR yang diterima, maka potensi pendapatan yang meningkat mencapai 33 persen.
Seperti diketahui, BRI selalu mendapat jatah terbesar penyaluran KUR dengan porsi kurang lebih 70% dari total alokasi KUR secara nasional. Pada 2020, jatah penyaluran KUR BRI mencapai Rp140,2 triliun dengan realisasi Rp138,5 triliun.
Kemudian pada 2021,kuota KUR BRI naik menjadi Rp195,59 triliun, dengan realisasi penyaluran Rp194,9 triliun. Adapun untuk tahun ini,kuota KUR mencapai Rp260 triliun dengan realisasi penyaluran untuk periode Januari-Mei 2022 telah mencapai Rp104,5 triliun.
BRIN melalui hasil risetnya juga menunjukan bahwa KUR kian mendorong produktivitas usaha. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar penerima KUR, yakni 99,37 persen menggunakan KUR untuk kepentingan usaha produktif. Untuk modal kerja 35,05 persen; modal kerja dan investasi 18,84 persen; modal kerja dan konsumtif 19,89 persen; konsumtif dan investasi 12,04 petrsen; serta modal kerja, investasi dan konsumtif 11,58 persen.
Dampak BIMP-EAGA dalam pengembangan digitalisasi UMKM di ASEAN
Pada pertemuan BIMP-EAGA pada November 2022 lalu, banyak memberikan inovasi bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan digitalisasi UMKM.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Edi Prio Pambudi menegaskan pemerintah daerah harus mampu mendorong pengembangan digitalisasi bagi UMKM agar lebih banyak berperan dalam peningkatan ekonomi daerah.
"Pada pertemuan BIMP-EIGA ini, kita juga banyak menerima inovasi terutama dengan trend dunia saat ini misalnya dalam menyangkut transisi energi, digitalisasi serta mengembangkan UMKM agar lebih banyak berperan," kata Edi di Pontianak saat kegiatan BIMP-EIGA di Pontianak.
Melalui forum BIMP-EIGA tersebut pihaknya juga mendorong agar pemerintah daerah bisa membantu memaksimalkan produk unggulan dari UMKM agar mampu menumbuhkan pasar ekspor, khususnya bagi negara-negara anggota BIMP-EIGA.
Dari pertemuan senior official yang dilakukan pada kegiatan ini, nanti akan disusun menjadi rekomendasi ke tingkat menteri yang akan diadakan besok dua hari ke depan. Dari situ nanti akan diusulkan ini menjadi program ke sekretariat ASEAN.
"Dalam pertemuan tersebut secara produktif kita mendapatkan banyak masukan dari kelompok bisnis di kawasan BEBC, dukungan dari ASEAN Development Bank (ADB) dan sekretariat ASEAN," tuturnya.
Pihaknya harapkan dengan BIMP-EAGA Indonesia mempunyai hubungan yang erat dalam ASEAN terutama untuk mengatasi persoalan yang muncul terkait ketahanan pangan, transisi energi, digitalisasi dan memastikan proses pemulihan pandemi COVID-19 bisa berjalan secepatnya.
"Kepemudaan merupakan pengembangan dari grup kerjasama bidang sosial dan edukasi. Salah satu keunggulan ASEAN yakni anak muda, maka ASEAN memiliki penetrasi pasar digital yang sangat tinggi itu yang menjadi daya tarik negara di luar ASEAN untuk masuk ke dalam ASEAN dan bermitra dengan ASEAN," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya ingin keterlibatan pemuda dalam kegiatan seperti ini bisa dilibatkan. Karena dalam G20 kemarin ada Youth 20, di mana hal tersebut dilakukan untuk membuka peluang bagi pemuda, karena nanti mereka yang akan meneruskan.
"Pada 2024 kita mulai pelan-pelan kehilangan bonus demografi makanya kita harus segera mempercepat produktifitas anak muda untuk bisa berkiprah," tuturnya.
Sinergi BI dalam percepatan transformasi digitalisasi bagi UMKM
Pengalaman dari berbagai krisis ekonomi telah mengajarkan Indonesia bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) memiliki peran yang strategis karena telah membuktikan menjadi satu di antara bagian sebagai penyangga dan tulang punggung ekonomi negeri ini.
Namun, tantangan ekonomi terus hadir apalagi dengan munculnya pandemi COVID-19 yang sudah menjadi masalah global. Tidak bisa dipungkiri UMKM juga turut terpukul dampak wabah yang hingga saat masih berlangsung.
Kabar baiknya, meski di tengah pandemi di masa yang sudah mengandalkan kemajuan teknologi, UMKM yang melakukan transformasi dengan digitalisasi dapat bertahan dan bahkan bisa mengambil peluang atau mencari pasar lebih besar di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 ini.
Dorongan UMKM "go digital" telah dicanangkan dan tentu perlu andil semua pihak. Bank Indonesia (BI) satu di antara pihak yang terus mendorong kemajuan UMKM tersebut termasuk di Kalbar.
BI bersinergi bersama dengan pemerintah terus mendorong terciptanya UMKM baru sebagai kekuatan perekonomian nasional. Dorongan itu agar UMKM bisa memanfaatkan teknologi digital mulai dari proses pembiayaan, pemasaran, hingga pembayaran.
Komitmen BI dalam mendukung transformasi UMKM tersebut di antaranya dengan menyediakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran digital yang cepat, mudah, murah,dan aman bagi UMKM serta dapat diterapkan di seluruh jenis transaksi.
Saat pandemi COVID-19, penerapan tatanan kehidupan era baru tentu tidak hanya mengedapankan pada protokol kesehatan berupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, menghindar dari kerumunan tetapi juga harus mencakup kegiatan penyelesaian transaksi pembayaran seperti dengan non tunai.
QRIS yang menyatukan semua aplikasi pembayaran menggunakan QR diyakini menjadi solusinya. Peningkatan daya beli masyarakat menjadi salah satu pendukung pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi ini. Kembali, QRIS menjadi sarana mempermudah transaksi pembayaran tersebut yang juga selaras tugas bank sentral yang salah satunya memperlancar sistem pembayaran.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini menjelaskan saat ini di Kalbar perluasan penerapan QRIS terus digencarkan bahkan hingga ke batas negeri supaya UMKM bisa go digital, maju dan bersaing. QRIS hadir mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kalbar di tengah pandemi.
Tidak heran, sistem pembayaran nontunai dan nirsentuh secara nyata memiliki kecenderungan meningkat di tengah kondisi pandemi COVID-19 karena mudah, aman secara kesehatan dan lebih efisien.
"Penggunaan QRIS sejak diluncurkan sejak 17 Agustus 2019 dan berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2020 hingga Maret 2021 di Kalbar sudah mencapai 70.533 merchant. Dari 14 kabupaten atau kota di Kalbar, Kota Pontianak masih mendominasi yakni sudah mencapai 31.964 merchant," katanya.
Ia menjelaskan untuk terus melakukan perluasan Bank Indonesia sendiri sejauh ini telah melaksanakan beberapa upaya dalam mendukung digitalisasi di antaranya pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) di Kalbar.
"Untuk TP2DD yang sudah terbentuk di Kalbar yakni TP2DD Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya. Upaya selanjutnya implementasi QRIS di 14 kabupaten atau kota di Kalbar dan rapat koordinasi kendala penyaluran Bansos non tunai," kata dia.
Sedangkan upaya dalam mendukung implementasi QRIS lebih gencar di Kalbar pada tahun 2021 di antaranya sosialisasi QRIS APGAKUM, akuisisi QRIS wilayah perbatasan Kalbar seperti di Pasar Entikong dan Pasar Aruk, sosialisasi QRIS destinasi wisata di Pantai Kura-Kura dan Pulau Lemukutan dan sosialisasi QRIS UMKM di Kubu Raya dan Singkawang.
"Adanya kegiatan sosialisasi hingga ke beranda negeri yakni untuk memperkenalkan infrastruktur layanan non tunai khususnya QRIS yang menjadi opsi metode pembayaran non tunai yang praktis, cepat dan mudah. Sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat perbatasan juga mengetahui dan bisa menikmati kemudahan QRIS," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan QRIS mudah dan bahkan gratis. Pelaku usaha atau industri keuangan tidak perlu investasi besar seperti dengan mesin EDC.
"Daftar QRIS mudah bisa online. Pelaku usaha dapat kode dan tinggal cetak. Hanya saja kendala untuk QRIS ini pada jaringan internet karena di daerah terkendala itu. Di Kalbar saat ini pengguna QRIS masih didominasi di Kota Pontianak," katanya.
Terkait peran strategis UMKM secara umum menurutnya tidak perlu lagi dipertanyakan karena sudah menjadi bagian penggerak ekonomi. Untuk pembinaan perlu perhatian semua pihak baik pemerintah, swasta dan termasuk dari BI.
"BI telah melakukan pembinaan dengan berbagai program. Kemudian kami BI menghadirkan Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai bentuk pengenalan hasil binaan. Sejak 2017 tema yang kita angkat berbeda mulai kuliner, go digital dan produk UMKM dan lainnya," tuturnya,
Saat pandemi COVID-19, UMKM satu di antara yang terpukul dampak wabah tersebut. Namun ia menyakini meski paling terdampak, UMKM bisa bangkit dan itu perlu dukungan dan dorongan semua pihak.
"UMKM itu kalau jatuh, bisa bangkit lagi. Meski begitu harus kita dukung untuk bangkit," jelas dia.
Pihaknya mencatat sejumlah kendala yang dihadapi pelaku UMKM saat ini yakni masih belum berkelanjutan produk yang dihasilkan. Kemudian pembukuan pendapatan dan pengeluaran yang masih tidak disiplin. Sehingga urusan bisnis dan kebutuhan rumah tangga tercampur dan tidak tercatat dengan baik.
"Dengan persoalan yang ada, kita berkomitmen dalam memajukan daerah dan pelaku UMKM," kata dia.
Pemanfaatan QRIS permudah pembayaran bagi UMKM
Satu di antara pelaku UMKM di Pontianak yang merupakan Pemilik Mei Tiaw Melayu, Khairul atau disapa Bang Yul sejak 2020 sudah menggunakan QRIS. Menurutnya banyak keuntungan dan kemudahan di dapatnya selaku penjualan. Bahkan menurutnya dengan penerapan QRIS, merasa naik kelas karena memberikan layanan yang mudah, cepat dan berbasis digital.
"Sejak awal pengenalan dari BI dan perbankan saya daftar QRIS. Alhamdulillah beruntung sekali banyak kemudahan. Layanan kami jadi naik kelas dengan penerapan digitalisasi ini," jelas dia
Kemudahan yang ia dapat di antaranya tidak perlu pengembalian uang karena otomatis sesuai angka transaksi, tidak bersentuhan fisik, layanan cepat dan istimewa serta setiap transaksi tercatat sehingga memudahkan pembukuan dalam usaha.
"Kami jual mie tiaw jadi keren. Apalagi saat ini sebagian besar masyarakat sudah mengenal transaksi dengan non tunai. Ini benar- benar memudahkan bagi semua pihak. Kalangan anak muda, pebisnis, ASN, perkantoran sudah mengenal. Tinggal dimaksimalkan orang umum saja," jelas dia.
Apresiasi Gubernur Kalbar dalam percepatan transformasi digital bagi UMKM
Pemerintah Provinsi Kalbar turut mendorong peningkatan penunjang produksi komoditas Kalbar. Kemudian mendorong UMKM untuk lebih maju.
"Untuk UMKM di Kalbar saya sarankan untuk terus berinovasi. Contoh dodol dari sisi bentuk bisa diubah jadi bintang atau lainnya. Begitu juga kemasannya harus menarik dan baik. Kita ini isi banyak namun kemasan kurang baik," kata Gubernur Kalbar, Sutarmijdi.
Terkait peran BI Kalbar dalam membina UMKM ia mengapresiasi dan mengakui bahwa bank sentral tersebut bisa mengalahkan pemerintah. BI Kalbar melalui inkubator bisnisnya sudah tepat dalam mengembangkan, membina dan memajukan UMKM di Kalbar.
"Pemerintah kalah dari BI Kalbar dalam pembinaan UMKM. Kita sangat apresiasi dan berterima kasih atas perhatiannnya," kata dia.
Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar per April 2021 tercatat ada 182,090 pelaku UMKM. Dari total tersebut, didominasi pelaku usaha mikro sebesar 91,20 persen. Kemudian baru disusul pelaku usaha kecil sebesar 7,98 persen dan pelaku usaha menengah 0,82 persen.
Dari 14 kabupaten atau kota di Kalbar, Kota Pontianak mendominasi dengan total 39,284 pelaku UMKM. Setelah itu baru disusul Kabupaten Landak, 34,152 pelaku UMKM dan terbesar ketiga yakni Kabupaten Sintang 16,646 pelaku UMKM.
Gemar Beli Secara "Online"
Akademisi Manajemen Keuangan STIE Boedi Oetomo Pontianak, Girang Permata Gusti SE,MM menilai dengan kemajuan teknologi digital dan di tengah pandemi, masyarakat terutama perkotaan dan daerah yang terjangkau akses internet yang memadai sudah gemar membeli barang secara online. Dengan hal itu pelaku UMKM harus memaksimalkan pasar online untuk bisa terus bertahan dan bersaing.
Hanya saja, jual -beli secara online terbatas akses internet terutama bagi daerah yang "blank spot". Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalbar mencatat bahwa saat ini masih ada 252 desa belum terjangkau internet di Kalbar. Sehingga menjadi satu di antara penghambat digitalisasi di daerah-daerah
"Masa pandemi saat ini masyarakat lebih banyak berbelanja melalui online shop, ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha tanpa lapak. Pelaku UMKM bisa menggunakan layanan aplikasi online shop dengan menjual barang dagangannya di sana tanpa lapak langsung, misalnya seperti Shoope, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya," kata dia.
Menurut dia, bagi pedagang yang baru ingin memulai usahanya, banyak referensi usaha yang perlu dipertimbangkan sesuai budget atau dana yang ada.
"Misalnya saja usaha masker kain, makanan siap saji atau beku, bisnis online, kopi literan, bahkan content writer. Semua bisa menjadi usaha jika kita mau berusaha sesuai dengan dana yang ada, bahkan jika ingin menjadi penulis konten saja yang hanya membuat tulisan kemudian dipublikasi pun perlu ada niat dan usaha kan," kata dia.
Hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan usaha di tengah pandemi, tambahnya, juga dalam layanan pembayaran.
"Masyarakat sekarang sudah malas keluar rumah, mereka inginnya barang langsung datang ke rumah termasuk juga proses pembayaran lebih banyak non tunai seperti menggunakan M-banking atau aplikasi yang mempermudah pembayaran tanpa harus ke luar rumah," kata Girang.
