Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, memprediksi perekonomian Kalbar 2023 akan tetap baik dengan adanya komunikasi dan kerjasama dari semua pihak.
"Memang ada satu kekhawatiran larangan ekspor bouksit pada 2023 ini menjadi tantangan, mudah-mudahan nanti para pengusaha di bidang bouksit bisa membangun smelter di Kalbar sehingga tetap memberikan PAD bagi Kalbar," kata Sutarmidji usai menghadiri Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia yang diselenggarakan secara hibrid dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Muhammad Tito Karnavian secara Online, Rabu.
Menurutnya, krisis global yang diprediksi terjadi di tahun 2023 ada beberapa yang mungkin sudah mengalami penurunan di sisi perekonomiannya dan kebetulan negara-negara tersebut adalah tujuan ekspor Kalbar.
Menyadari hal itu kemungkinan akan sedikit berdampak terhadap perekonomian Kalbar, namun beberapa industri sudah berusaha mengganti negara tujuan ekspor Kalbar.
"Jika usaha-usaha tersebut berhasil, tentu tidak begitu banyak mengganggu perekonomian yang ada di Kalimantan Barat," katanya.
Sementara itu, dalam kegiatan Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia, Mendagri Tito meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk bagus, yakni 5,72 persen. Ini merupakan hal yang luar biasa di tengah tidak kepastian global. Inflasi juga masih terjaga di angka 5,51 persen. Ini sangat bagus. Artinya, kenaikan harga barang dan jasa masih minim, tidak begitu berdampak pada masyarakat luas," kata Tito.
Dia juga mengatakan APBN TA. 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.016 triliun dan sekitar Rp814 triliun ditransfer ke daerah.
"Transfer Keuangan Daerah (TKD), baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus berbagai macam, Dana Insentif Daerah bagi yang berprestasi, dan lain-lain," tuturnya.
Anggaran belanja pemerintah merupakan tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi. "Kita masuk negara G20 bukan karena APBN saja, tetapi juga berkat dukungan dari Non Pemerintahan. Jadi, peran dari APBN sebetulnya belanja utama untuk memancing sektor swasta," jelas Mendagri.
Mengakhiri sambutan, Mendagri menegaskan dua tugas APIP yaitu menegakkan aturan administrasi dan menegakkan aturan pidana.
"Di bagian administrasi, APIP harus mampu mengawal anggaran tepat sasaran, membuat program dari awal, dan terlibat dalam perencanaan supaya anggaran tepat, efektif, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutup Tito Karnavian.
