Sanggau (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menginstruksikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten/kota kembali menggencarkan pelayanan alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) dengan menggunakan KB Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
“Diminta agar OPD tiap daerah bisa menggencarkan kembali pelayanan KB MKJP di setiap kegiatan yang ada. Sampaian pelayanan KB MKJP ini merupakan instruksi langsung oleh Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo,” kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Aulia Arfiansyah Arief di Sanggau, Rabu.
Hal itu disampaikan Aulia saat melakukan kunjungan kerja dan melakukan koordinasi penguatan dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
“Banyak pembicaraan dalam pertemuan itu. Utamanya tentang program Bangga Kencana yang ada di Sanggau,” ujar Aulai.
Menurut Aulia, apa yang menjadi instruksi BKKBN pusat dapat dijalankan di masing-masing daerah. Sebab alokasi anggarannya juga sudah ada di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan itu, Plt Kaper BKKBN Kalbar itu juga mengapresiasi pergerakan Pemda Sanggau ini. Salah satu ujarnya yaitu adanya rencana Pemda Sanggau yang akan mengukuhkan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Akan rencana ini, dari penjelasan OPD KB.
“Dari penjelasan pak Kadis KB Sanggau, banyak keterlibatan stakeholder Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Baik dari unsur pemerintahan hingga pihak perusahaan yang ada di Sanggau,” terang Aulia.
Aulia menambahkan, dengan keterlibatan banyak pihak dalam penyematan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting harapannya angka stunting di Kabupaten Sanggau bisa turun.
“Kami berdiskusi tentang pengelolaan anggaran BOKB. Dimana ada enam menu penggunaan anggaran BOKB ini. Yaitu operasional balai penyuluhan KB, operasional pelayanan KB, operasional penggerakan di Kampung KB, operasional penurunan stunting, operasional pembinaan program oleh kader dan dukungan manajemen dan SIGA,” pungkas Aulia.
