Pemerintah Kota Pontianak beri pemahaman OPD terkait pengacara negara

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan pemahaman pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait peran kejaksaan yang merupakan aparatur pemerintah dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas pidana, tetapi juga selaku jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

"Untuk pemahaman tersebut digelar sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tidak semua perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak yang mengetahui peran jaksa selaku pengacara negara sehingga sosialisasi ini perlu disampaikan," ujar Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Pontianak, Rabu.

Ia bahwa jaksa pengacara negara dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah dalam memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain.

"Jaksa pengacara negara ini berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan pendapat hukum dan melakukan pembelaan terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya selaku, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara, seyogyanya dapat membantu pembangunan," jelas dia.

Ia berharap dengan semua OPD paham, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hukum perdata dan tata usaha negara serta dapat memberikan pemecahan masalah atas berbagai problematika yang muncul dalam proses pembangunan.

"Melalui kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain bagi instansi atau lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan," kata dia.

Dalam kegiatan sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2021 pasal 18 ayat 1 dan 2 diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah. Materi disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pontianak Budi Susilo, SH,MHum.