Pontianak (ANTARA) - Dalam penanganan stunting di Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebutkan mesti berdasar data by name by address. Selain itu Midji juga meminta agar dalam parameter ukur desa mesti menambahkan item tentang stunting.
“Untuk penanganan stunting, penekanan pertama mesti validasi data. Bagusnya by name by address. Jadi ketika memiliki data lengkap, kita sudah tahu sasarannya. Sehingga intervensi nya bisa tepat. Seperti keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, ini perlu dipantau,” kata Midji usai mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu.
Midji menambahkan selain data mesti valid, kelengkapan peralatan mesti menjadi sesuatu yang dinomor satukan. Karena dengan memiliki peralatan lengkap, petugas di lapangan juga dapat menjalankan tugasnya dengan mudah.
"Seperti pemeriksaan USG, kemudian beberapa pengecekan kesehatan lainnya ini mesti dilengkapi dengan peralatan memadai. Jika peralatan tidak lengkap bagaimana parameter ukurannya. Akhirnya tugas teman-teman menjadi sia-sia," ujar Gubernur.
Midji menilai penguatan lain yang juga tak kalah penting adalah pemberian sosialisasi tentang stunting kepada masyarakat mesti dilakukan berkelanjutan. Harapannya, agar masyarakat luas tahu apa itu stunting. Jika semuanya sudah dilakukan, Midji optimis bahwa angka stunting bisa turun di Kalbar.
"Saya menyarankan agar ke depan parameter ukur desa mandiri dapat ditambahkan satu indikator. Yaitu tentang stunting. Jika pun item tersebut tidak bisa paling tidak indikator desa di bidang kesehatan bisa langsung merujuk pada tingkat stunting di daerah tersebut. Jika dalam parameter kemajuan desa mencantumkan indikator stunting, dirasa Midji secara tak langsung penanganan stunting juga akan diupayakan turun disetiap desa tersebut," ungkap Midji
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar mengatakan belum lama ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kalbar.
"Pertemuan itu kami lakukan untuk mengetahui data stunting by name by address di Kalbar. Di BKKBN sendiri, memiliki data beresiko stunting. Data itu hasil dari Pendataan Keluarga 2022," kata Pinta.
Pinta mengatakan dalam pertemuan itu juga, Gubernur Kalbar minta agar ibu hamil dapat terus dilakukan pemantauan sampai ibu hamil tersebut melahirkan secara mendetail. Namun menurut Pinta, untuk melakukan hal ini juga perlu dibantu oleh para pakar di perguruan tinggi.
Pinta menambahkan terkait persoalan kelengkapan alat sebagai alat ukur parameter yang diinginkan Gubernur Kalbar juga sudah disampaikan ke Dinkes. “ Hal itu sudah kami sampaikan juga ke Dinkes. Alat ukur apa saja yang digunakan sehingga jelas pengukuran nya. Tapi target awal kita tentu data stunting ini,” ungkapnya.
Ke depan ujarnya koordinasi dengan Dinkes bakal dikuatkan. Karena dalam penanganan stunting ke dua lembaga ini harus saling melengkapi. Pinta menambahkan, Gubernur juga meminta agar kolaborasi desa mandiri dalam penanganan stunting dapat menampilkan indikator penanganan stunting.
"Jika memang bisa dikolaborasikan tentu akan lebih baik lagi. Apalagi BKKBN juga memiliki program Kampung KB. Jika desa mandiri bisa disinergikan dengan Kampung KB, percepatan penurunan stunting akan bisa lebih cepat, terutamanya di Kalbar," pungkas Pinta.
Penanganan "stunting" mesti berdasarkan data by name by address
Rabu, 3 Mei 2023 22:09 WIB