Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan memimpin delegasi ke Debat Terbuka Tingkat Menteri di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait situasi terkini Timur Tengah termasuk isu Palestina.
Dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri (KLN) Malaysia yang dikeluarkan di Putrajaya, Senin, di DK PBB, Menlu akan mengulangi desakan Malaysia untuk gencatan senjata segera, menentang berlanjutnya pemindahan paksa rakyat Palestina.
Mereka juga menegaskan pentingnya pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk menangani pembinasaan kemanusiaan yang terjadi di Semenanjung Gaza.
KLN juga menyebutkan Malaysia akan mendesak agar Israel bertanggungjawab atas tindakan yang terang-terangan melanggar undang-undang internasional.
Menlu Mohamad, menurut keterangan itu, akan merekomendasikan agar Negara Palestina secara resmi diakui sebagai Negara Anggota PBB dengan keanggotaan penuh untuk menunjukkan perjuangan hak absolut mereka menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan serta kedaulatan yang telah lama diingkari, berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota negara.
Menlu Malaysia juga akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan menyampaikan dukungan Malaysia atas seruan terbarunya agar bantuan kemanusiaan disalurkan ke Gaza dengan cepat, aman, komprehensif, cerdas, dan tanpa hambatan.
Malaysia juga menyatakan dukungan terhadap Sigrid Kaag, mantan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Belanda, dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi Gaza yang baru.
Malaysia mengakui upaya di tingkat multilateral untuk terus fokus pada situasi di Palestina.
Pada kesempatan itu Menlu Malaysia juga akan menyerahkan kartu pos khusus dari Perdana Menteri dan Anggota Kabinet kepada Sekretaris Jenderal PBB yang berisi seruan agar PBB menerima Negara Palestina sebagai Negara Anggota PBB dengan penuh keanggotaannya, dan pada saat yang sama menyerukan gencatan senjata segera.
