"Secara intensif kami melakukan berbagai upaya agar bisa dilakukan intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ani menyebut stunting menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk diatasi. Hal itu sesuai dengan target jumlah keseluruhan kasus (prevalensi) stunting dari Presiden RI Joko Widodo untuk menekan angka stunting hingga mencapai 14 persen di tahun 2024.
Sepanjang tahun 2023, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan active case finding, yaitu secara aktif menemukan kasus anak-anak bermasalah gizi termasuk stunting.
"Kami jemput bola door to door (dari pintu ke pintu) untuk mengukur status gizi balita," ucap Ani.
"Kami jemput bola door to door (dari pintu ke pintu) untuk mengukur status gizi balita," ucap Ani.
Selain itu, penanganan stunting juga dilakukan melalui posyandu dengan menyediakan beragam fasilitas untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, salah satunya memeriksakan status gizi dan mendapatkan edukasi.
Berdasarkan data terkumpul hingga November 2023, sebanyak 19,64 persen dari jumlah balita yang stunting berhasil lulus dari stunting setelah dilakukan intervensi.
"Intervensi itu artinya kalau ditemukan kasus, maka segera ditindaklanjuti," tegas Ani.
"Intervensi itu artinya kalau ditemukan kasus, maka segera ditindaklanjuti," tegas Ani.
Indikasi balita bermasalah dengan gizi mulai dari berat badan yang tidak bertambah sesuai standar (weight faltering), kekurangan berat badan (underweight), gizi kurang, hingga gizi buruk yang kalau dibiarkan akan menjadi stunting.
Ani menjelaskan intervensi secara spesifik dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak di bawah lima tahun (balita) yang bermasalah dengan gizi dengan memberikan makanan kaya protein hewani, seperti telur dan susu.
Berdasarkan penelitian, telur dan susu mengandung asam amino tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Menu makanan tambahan disiapkan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.
Upaya intervensi tersebut juga dilakukan melalui gerakan Jakarta Beraksi melalui sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, TNI/Polri, pihak swasta, dunia pendidikan, media, hingga masyarakat dalam gerakan Jakarta Beraksi.
Gerakan tersebut mewadahi semua pihak agar bergerak bersama untuk percepatan pengentasan stunting.
Gerakan tersebut mewadahi semua pihak agar bergerak bersama untuk percepatan pengentasan stunting.
"Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Ani.
Peran aktif ini, kata Ani dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembiayaan untuk melengkapi anggaran percepatan penurunan stunting yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gerakan Jakarta Beraksi hadir hingga tingkat kelurahan berupa pos gizi. Adapun di dalam pos gizi terdapat berbagai kegiatan, seperti pemberian PMT, edukasi terkait tumbuh kembang, balita dengan masalah gizi, pola makan balita, hingga dilakukan evaluasi dari pihak terkait termasuk puskesmas dengan dukungan penuh dari para kader posyandu dan tim penggerak PKK setempat.
