Pontianak, Kalbar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan dalam sektor mineral dan batu bara dalam rangka penyusunan Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2024.
"Rakorda (rapat koordinasi daerah) yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini bertujuan untuk menyampaikan Peta Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis. Fokus utamanya adalah akselerasi dan optimalisasi guna mencapai target realisasi investasi hilirisasi yang telah ditetapkan dalam Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis yang disusun pada 2022," kata Pj Sekda Kalbar Mohammad Bari saat membuka Rakorda Penyusunan Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalbar, Kamis.
Dia menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian target investasi khususnya di industri bauksit.
"Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian baik daerah maupun nasional, terutama melalui peningkatan investasi," tuturnya.
Bari juga menyoroti pentingnya rakorda dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam sektor mineral dan batu bara, baik dari aspek finansial, legal, maupun teknis.
"Rapat ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, baik aspek finansial, aspek legal maupun aspek teknis yang menjadi hambatan kemajuan dan pencapaian target investasi pada industri bauksit," tuturnya.
Bari pun berharap kajian tidak hanya terbatas pada mineral dan batu bara, tetapi juga mencakup kajian lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
"Maka dari itu, terselenggaranya kegiatan hari ini tentu menjadi sangat penting dalam mendukung kebijakan hilirisasi dan saya berharap kajian hilirisasi ini tidak hanya bergantung pada satu bahan mineral dan batu bara saja, tetapi ke depannya kita bisa melakukan kajian khusus lainnya yang berdampak pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa program hilirisasi telah diwacanakan pada RPJMD sebelumnya dan diharapkan berdampak positif sesuai dengan kajian strategis dari Kementerian BKPM, termasuk sektor migas, minerba, perikanan, dan perkebunan.
Bari menekankan pentingnya penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam menghadapi krisis global, ia menyarankan perlunya transformasi ekonomi dengan mengubah industri sektor primer menjadi industri berbasis nilai tambah atau hilirisasi.
Ia berharap rakorda dapat menjadi sarana bagi industri di Kalbar untuk menyampaikan berbagai permasalahan di daerah dan BKPM dapat merumuskan solusi terbaik.
"Semoga rakorda ini memberikan hasil yang baik dengan tercipta ekosistem ekonomi yang baru dan menambah investasi di Kalbar, sehingga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat," kata Bari.
