Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memprioritaskan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, guna memperluas akses pendidikan sekaligus menyiapkan lulusan yang siap kerja sesuai kebutuhan daerah.
“Pembangunan fasilitas pendidikan ini menjadi bagian dari evaluasi kebutuhan pendidikan menengah di wilayah pesisir dan perdesaan, setelah melihat langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Batu Ampar,” kata Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, jika dibangun SMA lagi jaraknya terlalu dekat dengan sekolah yang sudah ada. Namun akan lebih tepat dibangun SMK agar anak-anak punya pilihan keterampilan dan keahlian kerja.
Menurut dia, pendidikan menengah atas, termasuk SMA, SMK, dan SLB, merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga penyediaan fasilitas belajar yang layak menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar.
Ia menilai kondisi bangunan sekolah masih memerlukan pembenahan agar lebih aman dan nyaman bagi siswa dan guru.
“Kita melihat beberapa bangunan memang sudah tidak layak. Ini menjadi perhatian kami. Sekolah harus menjadi tempat belajar yang aman dan berkualitas,” tuturnya, setelah meninjau sekolah di Batu Ampar.
Selain meninjau fasilitas, Krisantus juga menyapa siswa di ruang kelas dan memberikan motivasi agar terus belajar dengan giat, disiplin, serta menghormati orang tua dan guru.
“Kita tidak pernah tahu masa depan. Siapa tahu di antara kalian ada yang kelak menjadi pemimpin daerah. Karena itu terus belajar dan gali ilmu setinggi-tingginya,” pesannya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Syarif Faisal menjelaskan sebelumnya masyarakat mengusulkan pembangunan SMA baru di Batu Ampar. Namun setelah dikaji, jarak antar sekolah yang hanya sekitar 10–12 kilometer dinilai kurang efektif.
“Kalau dipaksakan SMA baru, nanti malah saling berebut siswa. Karena itu kami arahkan menjadi SMK agar lebih relevan dengan kebutuhan keterampilan,” katanya.
Meski demikian, rencana pembangunan SMK masih terkendala ketentuan pemerintah pusat yang mensyaratkan luas lahan minimal lima hektare, sementara lahan yang tersedia saat ini baru sekitar dua hektare.
Pihaknya akan mengusulkan pengecualian atau skema alternatif agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan, termasuk dukungan masyarakat sekitar untuk penyediaan lahan praktik.
“Kami akan negosiasikan ke pusat supaya kebutuhan pendidikan kejuruan di Batu Ampar tetap bisa terwujud,” ujarnya.
Pemprov Kalbar berharap penambahan SMK tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir Batu Ampar sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda setempat.
