Jakarta (ANTARA) - Direktur sekaligus Chief Sustainibility and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menilai Indonesia perlu untuk terus mengembangkan potensi dari sumber daya alam (SDA) mineral kritis (critical minerals) guna menopang pertumbuhan ekonomi.
Hal ini menimbang posisi Indonesia yang dinilai sebagai produsen sumber daya mineral utama dalam kancah global.
“Jadi ini peluang yang menarik, ini timing yang menarik juga bagi Indonesia. Namun, satu hal yang ingin saya tekankan adalah memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah merupakan berkah bagi Indonesia. Namun, bagaimana kita dapat mengembangkan mineral kritis itu jauh lebih penting,” kata Bernardus dalam Sesi Plenari Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 dengan tema Future of Energy Transition in Emerging Economies di Jakarta, Kamis.
Bernardus menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu perhatikan untuk mengembangkan industri mineral kritis Indonesia.
Yang pertama, diperlukan adanya perluasan kerja sama lintas sektor, khususnya di sektor teknologi. Ia memberikan contoh produksi nikel sebagai mineral kritis di Indonesia, di mana dalam proses produksinya masih dibutuhkan pihak lain dengan teknologi yang lebih canggih.
“Kita bisa menambang, kita paham cara menambang secara berkelanjutan, tapi dalam hal teknologi, kita butuh mitra teknologi,” ujarnya.
Selain itu, mitra kerja sama dibutuhkan untuk mengamankan sisi permintaan (demand) di lingkup global. Dalam hal ini, Bernardus memberikan contoh lain kerja sama Vale Indonesia dengan dengan Ford Motor Co. dalam membangun smelter nikel di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sebagai upaya perluasan pasar.
Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan yakni perlunya memerhatikan dampak sosial lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Dalam operasional penambangan mineral kritis, menurut Bernardus diperlukan adanya persetujuan pemerintah serta masyarakat sekitar.
“Jadi tidak mungkin bagi kita untuk mengembangkan proyek tanpa izin dari masyarakat. Dan kita juga perlu mendapatkan izin dari pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, Bernardus menyampaikan pentingnya akses pendanaan yang lebih luas.
"Seperti yang kita semua tahu bahwa untuk mengembangkan proyek mineral kritis, itu adalah proyek dengan intensitas modal yang tinggi. Jadi kita perlu memiliki akses ke pendanaan. Jadi kita perlu berbicara dengan bank,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Co-Chief Operating Officer & Director, Social Performance International Council on Mining and Metals (ICMM) Danielle Martin mengatakan, di samping tanggung jawab dari pihak perusahaan pertambangan, pemerintah juga memiliki peran krusial dalam mengembangkan potensi mineral kritis yang berkelanjutan.
Pemerintah harus turut mengawasi dan memastikan segala aktivitas pertambangan di Indonesia agar tetap bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
"Tentu saja, para pemangku kepentingan, pemegang hak, dan pihak lain harus berkontribusi pada pengambilan keputusan yang benar-benar baik tentang apakah dan bagaimana sumber daya mineral harus dikembangkan. Kinerja yang baik, standar yang tinggi, transparansi, semuanya penting. Namun, kepercayaan juga penting, kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap sektor pertambangan selama ini untuk dapat menambang secara bertanggung jawab," ucap Danielle Martin.
