Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat rutin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dimana dalam kesempatan ini Pemerintah Pusat minta daerah untuk tetap menjaga stabilitas harga.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes menghadiri rakor tersebut yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, secara virtual di Ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar, Senin.
Tomsi Tohir menyampaikan hasil koordinasi selama 1 tahun bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengendalian inflasi yang ditutup dengan angka 1,57 persen.
"Ini merupakan angka terbaik yang pernah kita capai selama Indonesia Merdeka. Tentunya ini berkat kerjasama kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah," ucapnya.
Dirinya menerangkan bahwa pada Desember 2024, secara bulanan Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,44 persen dan sepanjang tahun 2024 terjadi inflasi sebesar 1,57 persen. Komponen inti sebesar 0,11 persen serta komponen bergejolak memberikan andil 0,02 persen.
"Komponen inti pada Desember mengalami inflasi sebesar 0,17 persen, yang dalam satu tahun ini komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,26 persen (y-to-d/y-on-y Des 24). Sedangkan untuk satu tahun ini komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,56 persen (y-to-d/y-on-y Des 24), komponen bergejolak pada Desember mengalami inflasi sebesar 2,04 persen," terangnya.
Selain itu, Tomsi membeberkan komoditas yang sering menyebabkan inflasi dari bulan Januari-Desember 2024 yakni emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, bawang merah, daging ayam ras, dan ikan segar.
"Sedangkan komoditas yang sering memberikan deflasi bulanan (Januari-Desember 2024) antara lain cabai merah, tomat, cabai rawit, telur ayam ras, tarif angkutan udara dan daging ayam ras," katanya.
Keberhasilan pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan. Namun, tantangan ke depan masih cukup besar, terutama dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program pengendalian inflasi.
Baca juga: Pj Gubernur Kalbar Harisson apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi
Baca juga: Harisson ajak Hiswana Migas aktif cegah penyelewengan BBM
Baca juga: Pemprov Kalbar pastikan ketersediaan pupuk bersubsidi
