Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria membahas peran penting komunikasi publik dalam penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan.
"Komunikasi publik ini punya peran sentral dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas," kata Nezar sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Jumat.
"Dan ini bisa terwujud dari penggunaan berbagai macam media sebagai wadah untuk diseminasi kebijakan pemerintah yang mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat," ia menambahkan.
Dalam Kuliah Umum Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia Dikreg ke-34 Tahun 2025 yang digelar secara daring pada Kamis (6/3), Nezar menyampaikan bahwa digitalisasi mendorong penerapan konsep baru dalam komunikasi publik pemerintah.
"Pemerintah didorong untuk mengadopsi berbagai platform media terkini, seperti media sosial, website, email, dan AI. Juga mempertimbangkan konteks sosio-politik, kredibilitas informasi, serta ekspektasi masyarakat terhadap transparansi," katanya.
Nezar mengingatkan bahwa digitalisasi juga menghadirkan tantangan-tantangan dalam komunikasi, seperti potensi kekacauan informasi, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.
Dia menekankan pentingnya penerapan komunikasi kebijakan yang efektif dan strategi komunikasi yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
"Kalau strategi kita tidak tepat, tidak mampu mengantisipasi, akan ada celah kekosongan informasi yang diisi mereka yang punya kepentingan mendistorsi ataupun memanipulasi satu keadaan ataupun satu kebijakan," katanya.
Nezar menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik dengan menerapkan strategi komunikasi publik yang inklusif, responsif, dan andal.
"Perlu untuk mengetahui audiens dan bagaimana cara kita mendengarkan mereka itu sangat penting. Dan kita baru bisa mengetahui saat evaluasi itu dilakukan," katanya.
