Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan memprioritaskan pada program pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di provinsi itu.
"Forum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat, guna merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan di Pontianak, Jumat.
Ria Norsan menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
"RPJMD ini menjadi landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kalbar periode 2025-2029. Dengan dokumen ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat bersinergi dalam satu arah pembangunan," tuturnya.
Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 4,98 persen pada 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 71,19 persen, dan angka kemiskinan menurun hingga 6,25 persen.
Tujuh prioritas utama dalam RPJMD Kalbar 2025-2029 meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi inklusif, kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan, peningkatan peran generasi muda, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara merata dan berkelanjutan, sementara peningkatan SDM akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Selain itu, penguatan ekonomi inklusif dan kesejahteraan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan juga menjadi prioritas penting," katanya.
Dengan RPJMD yang telah dirancang ini, Gubernur berharap seluruh elemen pemerintahan dapat bersinergi untuk mencapai target pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.
