Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Kalimantan Barat Laili Khairnur mendukung rencana Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan, namun hendaknya pemerintah berkonsultasi terlebih dahulu dengan rakyat di Pulau Kalimantan.
"Minimal melakukan survei terkait rencana itu," kata Laili Khairnur saat dihubungi di Pontianak, Minggu.
Baca juga: Erma Ranik dukung kepindahan ibu kota negara
Lembaga Gemawan dibentuk 1999, bertujuan memberdayakan masyarakat desa yang bersifat otonom secara politis, mandiri secara ekonomi, dan hidup dengan mempertahankan kearifan lokal dan mengadopsi kesetaraan gender. Program kerjanya meliputi 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).
Menurut Laili, pemerintah harus berkonsultasi dengan rakyat di Kalimantan atau setidaknya ada aktivitas konsultasi publik, untuk menjelaskan apa dampak negatif dan positifnya ketika suatu wilayah dijadikan ibu kota negara.
"Kemudian, berapa area yang diperlukan, bagaimana dengan hutan. Apakah juga berdampak jika ada pembukaan lahan dalam skala besar. Selain itu, apakah hanya pusat administrasi kenegaraan saja, seperti Malaysia yang memisahkan pusat administrasi negara di Putrajaya dan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis," kata aktivis perempuan itu.
Intinya, menurut dia, rakyat Kalimantan juga harus dilibatkan dan diinformasikan risiko dan dampaknya sehingga bisa diantisipasi dan diminimalkan ke depan dampak dan risiko itu jika memang jadi dipindah ke Kalimantan.
"Pada dasarnya saya mendukung rencana itu, tetapi bagaimana menjadikan ibu kota negara yang ramah terhadap masyarakat lokalnya, ramah lingkungan, ramah perempuan dan anak dan ramah lainnya," kata dia.
Baca juga: Kalbar paling diuntungkan dari pemindahan ibu kota negara
Namun yang tidak kalah penting, menurut dia, adalah penghargaan terhadap nilai-nilai lokal. Khusus masyarakat adat dan lokal yang harus dijaga. "Prinsip kelestarian lingkungan menjadi basis, ramah perempuan dan anak, dan jangan sampai seperti Jakarta," kata dia.
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 RI, meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo, "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan."
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya."
Baca juga: Tokoh Perbatasan Kalbar dukung ibu kota negara pindah ke Kalimantan
Baca juga: Pontianak sambut rencana ibu kota pindah ke Kalimantan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Minimal melakukan survei terkait rencana itu," kata Laili Khairnur saat dihubungi di Pontianak, Minggu.
Baca juga: Erma Ranik dukung kepindahan ibu kota negara
Lembaga Gemawan dibentuk 1999, bertujuan memberdayakan masyarakat desa yang bersifat otonom secara politis, mandiri secara ekonomi, dan hidup dengan mempertahankan kearifan lokal dan mengadopsi kesetaraan gender. Program kerjanya meliputi 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).
Menurut Laili, pemerintah harus berkonsultasi dengan rakyat di Kalimantan atau setidaknya ada aktivitas konsultasi publik, untuk menjelaskan apa dampak negatif dan positifnya ketika suatu wilayah dijadikan ibu kota negara.
"Kemudian, berapa area yang diperlukan, bagaimana dengan hutan. Apakah juga berdampak jika ada pembukaan lahan dalam skala besar. Selain itu, apakah hanya pusat administrasi kenegaraan saja, seperti Malaysia yang memisahkan pusat administrasi negara di Putrajaya dan Kuala Lumpur sebagai pusat bisnis," kata aktivis perempuan itu.
Intinya, menurut dia, rakyat Kalimantan juga harus dilibatkan dan diinformasikan risiko dan dampaknya sehingga bisa diantisipasi dan diminimalkan ke depan dampak dan risiko itu jika memang jadi dipindah ke Kalimantan.
"Pada dasarnya saya mendukung rencana itu, tetapi bagaimana menjadikan ibu kota negara yang ramah terhadap masyarakat lokalnya, ramah lingkungan, ramah perempuan dan anak dan ramah lainnya," kata dia.
Baca juga: Kalbar paling diuntungkan dari pemindahan ibu kota negara
Namun yang tidak kalah penting, menurut dia, adalah penghargaan terhadap nilai-nilai lokal. Khusus masyarakat adat dan lokal yang harus dijaga. "Prinsip kelestarian lingkungan menjadi basis, ramah perempuan dan anak, dan jangan sampai seperti Jakarta," kata dia.
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 RI, meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo, "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan."
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya."
Baca juga: Tokoh Perbatasan Kalbar dukung ibu kota negara pindah ke Kalimantan
Baca juga: Pontianak sambut rencana ibu kota pindah ke Kalimantan
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019