Pemerintah Tidak akan Turunkan BK CPO

Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pemerintah tidak akan menurunkan bea keluar minyak sawit mentah (CPO/crude palm oil) dan tetap konsisten menjalankan kebijakan tersebut.

"Kami akan tetap di situ dan tidak akan terpengaruh oleh sikap Malaysia," kata Gita Wiryana seusai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan Malaysia tersebut tidak akan mempengaruhi industri sawit di Indonesia.

"Justru  kita harus terus menopang hilirisasi. Jadi pemberlakuan bea keluar terhadap kelapa sawit ini harus konsisten," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah mempunyai kepentingan untuk mendorong industri hilir hingga ke industri di bawahnya, sehingga memutuskan untuk menaikkan bea keluar CPO.

"Dengan kebijakan tersebut, kami yakin akan terjadi keseimbangan untuk kepentingan hilirisasi dan meningkatkan ekspor kelapa sawit," ujar dia.

Ia mengatakan kepentingan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan kebijakan bea keluar CPO sangat berbeda.

"Malaysia mempunyai jenis industri hilir yang banyak sekali. Namun mereka di hulunya sedikit, jadi mereka (Malaysia) berani menurunkan bea keluar di hulu dan produk-produk hulu langsung diekspor," kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendesak pemerintah untuk menurunkan bea keluar CPO. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga daya saing CPO Indonesia dari negara produsen lain seperti Malaysia.

Apkasindo mendesak pada tahun ini pemerintah harus menurunkan bea keluar CPO menjadi maksimal 4 persen.

Saat ini, tarif bea keluar CPO terendah adalah 7,5 persen untuk harga referensi 750-800 dolar AS per ton. Sedangkan harga tertinggi adalah 22,5 persen untuk harga referensi di atas 1.250 dolar AS per ton. Pada November 2012 lalu, bea keluar CPO ditetapkan sebesar 9 persen.