Kalbar Optimistis Kurikulum Baru di Tengah Keterbatasan

Pontianak (Antara Kalbar) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tetap optimistis bisa menerapkan kurikulum 2013, meskipun dihadapkan berbagai keterbatasan dan kendala di lapangan.

Kendala pnerapan kuirikulum baru tersebut terkait dengan sumber daya manusia (SDM) hingga sosialisasi kurikulum baru yang belum bisa dijalankan akibat dokumen resmi dari Jakarta hingga kini belum diterima.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Sunyata menyatakan hingga saat ini belum menerima dokumen resmi kurikulum tahun 2013, sehingga pihkanya belum bisa melakukan sosialisasi di seluruh kabupaten dan kota di Kalbar.

"Kami baru bisa melakukan sosialisasi secara parsial tentang rencana penerapan kurikulum tahun 2013 di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya," ungkapnya.

Sosialisasi parsial itu sekadar yang diketahuinya dari informasi pejabat Jakarta yang datang ke Kalbar atau info dari berbagai media yang diterimanya.

"Penerapan kurikulum tahun 2013 rencananya dimulai tahun ajaran baru 2013/2014, yang rencananya penerapannya dilakukan secara bertahap dengan sekolah yang terakreditasi A dan B," ujarnya.

Perubahan dalam kurikulum baru, dari segi struktur untuk kurikulum SMA, misalnya, ada mata pelajaran wajib dan pilihan. Untuk SMK ada penambahan jenis keahlian berdasarkan kebutuhan.

Guru tak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran tidak hanya dalam ruang kelas, namun bisa di lingkungan dan masyarakat, katanya.

"Selengkapnya kurikulum 2013 belum tahu. Tapi setelah diterima dokumen resmi pasti segera disosialisasikan," kata Sunyata.

Bagi para guru, adanya kurikulum 2013 ini mau tak mau mesti mnejalankannya. "Mau tidak mau penerapan kurikulum tahun 2013 memang harus diterapkan, karena sudah aturan dari pemerintah pusat," ujar Yuni salah seorang guru di Kecamatan Pontianak Utara.

Ia berharap penerapan kurikulum tahun 2013, tidak ada kaitannya dengan politik, karena dia khawatir penerapan kurikulum baru itu, ada kaitannya dengan politik, karena setiap pergantian menteri pendidikan dan kebudayaan selalu ada perubahan, termasuk kurikulum.

Sepengetahuan Yuni, hingga kini penerapan kurikulum tahun 2004 saja belum bisa disampaikan sepenuhnya kepada siswa dan siswi Sekolah Dasar di lingkungan wilayah Kalbar. Mungkin saja karena wilayah Kalbar yang sangat luas dan masih cukup banyak sekolah terpencil, juga karena tenaga pendidikan di wilayah perbatasan dan terpencil masih kurang.

SDM Terbatas

Dengan wilayah Kalbar yang luas, setara luas Jawa dan Bali, kendala yang harus ditangani menyongsong Kurikulum 2013 adalah perlunya tenaga dan waktu luas untuk mensosialisasikan hingga mencapai pemahaman yang diharapkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Alexius Akim mengungkapkan penerapan kurikulum tahun 2013, posisi pihaknya tidak berada dalam siap atau tidak siap, karena bagaimana pun harus siap melaksanakan program pemerintah pusat tersebut.

Namun ia mengingatkan kepada pemerintah pusat agar dalam pemberlakuan kurikulum baru ini hendaknya didukung pendanaan atau anggaran yang maksimal sehingga bisa berjalan sesuai keinginan.

"Kalbar memiliki daerah yang luas sehingga untuk sosialisasi dan penjabaran kurikulum baru itu, harus didukung dana yang memadai," kata Alexius Akim.

Selain itu ia mengharapkan kegiatan sertifikasi guru lebih dipercepat dan diperluas, mengingat guru yang bersertifikasi di Kalbar, saat ini baru sekitar 24 persen dari 78 ribu guru atau 18.720 guru yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar.

Belum lagi di Kalbar, kata Akim, tantangan sebenarnya pemberlakuan kurikulum 2013, titik beratnya sebenarnya pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) para guru, sementara di Kalbar ini sebagian besar guru masih belum bersertifikasi.

Menurut dia, guru yang bermutu akan bisa mengarahkan proses pembelajaran yang baik yang memang diharapkan pada kurikulum baru ini.

Dalam pengamatan, pakar studi pendidikan dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr Aswandi, menekankan penerapan kurikulum tahun 2013, sebaiknya secara bertahap mulai dari jenjang terbawah, karena hingga kini masih banyak guru yang belum mengetahui secara pasti kurikulum baru tersebut, dan mengubah pola pembelajaran agar sesuai Kurikulum 2013 tidak bisa mudah.

Menurut Aswandi, kurikulum tahun 2013, lebih menitikberatkan pada sistem pengajaran yang mengacu pada tiga basis pola pendidikan, yakni pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. "Ketiga pola tersebut merupakan kebalikan pola pendidikan yang selama ini diterapkan. Ini adalah hal yang tidak mudah dan seharusnya memerlukan waktu yang matang," ujarnya.

Belum lagi, dalam kurikulum 2013 pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap mata pelajaran yang terintegrasi, seperti mata pelajaran IPA dan IPS, dimana pada kurikulum tahun 2013 hanya menjadi sisipan pada mata pelajaran lain, seperti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.

"Kondisi ini tidak mudah dalam mendidik para guru agar bisa menerapkan Kurikulum yang sangat berbeda dari sebelumnya," katanya.

Meskipun begitu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Sunyata menegaskan, pihaknya tetap pada psoisi optimistis kurikulum tahun 2013 bisa diimplementasikan di seluruh kabupaten/kota di Kalbar, walau ada berbagai kendala.

Nantinya, setelah perangkat dokumen asli kurikulum tahun 2013 dikirim oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, beserta perangkat dokumennya, maka pendanaannya untuk kabupaten/kota dialokasikan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Intinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar dan kabupaten/kota siap mendukung dan mensukseskan program kurikulum tahun 2013," kata Sunyata.