Tim Wapres Monitor BPMPT Kubu Raya

Sungai Raya (Antara Kalbar) - Tim Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan melakukan pengawasan terhadap pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

"Tujuan kami ke Kubu Raya ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Kelola Pemerintahan untuk memberikan masukan kepada Wakil Presiden RI terkait proses pelayanan perizinan kepada masyarakat," kata Kepala Bidang Pelayanan Publik Kementerian Sekretariat Negara Ratno Oedianto di Sungai Raya, Selasa.

Dia mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pelayanan proses perizinan yang telah dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya yang diharapkan tidak menyimpang dari standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Dalam SOP tersebut telah ditetapkan berbagai kriteria tentang pengurusan perizinan. Kami berharap di Kubu Raya tidak ada masyarakat yang merasa terbebani dari proses perizinan yang telah diberikan oleh BPMPT," tuturnya.

Namun, kata Ratno, setelah melihat langsung proses perizinan dan pelayanan yang diberikan oleh petugas BPMPT Kubu Raya, dia melihat ada niatan baik dari pemerintah setempat untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak keluar dari koridornya bagi masyarakat.

Meski dia mengakui masih ada beberapa kekurangan-kekurangan seperti kurangnya SDM yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Namun, dia merasa itu adalah hal yang lumrah, mengingat Kubu Raya yang masih baru dan memerlukan banyak pembenahan.

"Saya melihat proses pelayanan yang telah diberikan sudah sangat baik. Kalaupun ada kekurangan, itu juga namanya dinamika pelayanan dan setiap daerah pasti ada kekurangannya," kata Ratno.

Untuk itu dia menyarankan kepada BPMPT Kubu Raya untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, baik terhadap SDM maupun fasilitas pendukung lainnya, untuk memaksimalkan proses pelayanan perizinan di Kubu Raya.

Di tempat yang sama, Plt Kepala BPMPT Kubu Raya Maria Agustina menyatakan dari sisi perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, BPMPT telah cukup maksimal, hanya kendala pada SDM yang rata-rata masih belum pernah mengikuti pelatihan. Hal itu disebabkan rata-rata pegawai (staf) yang ada di BPMPT berasal dari CPNS 2010.

Akan tetapi hal itu tidak mengurangi semangat BPMPT dalam memaksimalkan pelayanan perizinan secara elektronik sebagai program terpadu dari BKPM-RI Pusat.

"Kita telah melakukan langkah untuk mengantisipasi dan kita juga mencoba berkoordinasi lagi dengan BKPM berkenaan dengan hak akses. Selain itu, BPMPT juga telah menyiapkan pegawai-pegawainya untuk mengikuti pelatihan PTSP," kata Maria.