Sintang (Antara Kalbar) - Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia di Kabupaten Sintang paling tertinggal dibandingkan dengan wilayah perbatasan Indonesia lainnya. Akibatnya semua infrastruktur dasar di kawasan perbatasan mulai dari jalan, pendidikan, kesehatan, penerangan sampai ke pelayanan air bersih dalam kondisi yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian dari pemerintah pusat.
Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Askiman, belum lama ini usai mendampingi rombongan BNPP, Kemenhan dan Bapenas ke kawasan perbatasan di Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah.
Askiman menyampaikan kedatangan rombongan dari BNPP yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Soesetyo di perbatasan ini untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
“Saya sangat berterima kasih pada rombongan tersebut karena baru kali inilah setingkat direktur dan deputi yang mau ikut serta melihat secara langsung kondisi perbatasan. Harapan kami ke depan jika ada usulan-usulan pembangunan, pemerintah pusat bisa lebih menyikapi dan melaksanakannya dengan baik,†harap Askiman.
Dia juga meminta, perencanaan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan perbatasan di Kabupaten Sintang bisa lebih mengkerucut ke skala prioritas yang disesuaikan dengan kondisi di perbatasan.
Dikatakan Askiman, pihaknya juga sudah menyampaikan rencana program tahun 2013 untuk perbatasan dari Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Bidang Cipta Karya Dinas PU Kalbar untuk pembangunan jalan lingkungan permukiman tidaklah tepat sasaran.
Askiman menilai anggaran sebesar Rp107 miliar dari Kementerian PU untuk pembangunan jalan lingkungan permukiman di kawasan perbatasan sangatlah mubazir. Dana sebesar itu akan lebih tepat jika digunakan untuk peningkatan jalan-jalan poros sebab jalan poros ini menjadi urat nadi angkutan barang dan jasa.
“Sebaik apapun jalan di lingkungan pedesaan tidak lebih bermanfaat dibandingkan dengan fungsi jalan poros ini,†tegasnya.
Dia meminta pembangunan infrastruktur di perbatasan harus mengacu pada skala prioritas yang ada. Apalagi hasil investigasi Dinas PU Kabupaten Sintang di sepanjang kawasan perbatasan ada 39 jembatan dalam kondisi rusak parah. Jika perbaikan jembatan tersebut tidak dilaksanakan di tahun 2014 maka ruas jalan di kawasan perbatasan yang menyentuh langsung dengan Malaysia akan terputus.
Dari 39 jembatan yang rusak ini, lanjut Askiman, total panjang jembatan tersebut mencapai 400 meter sehingga untuk perbaikannya dibutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar.
Selain jembatan tersebut, Askiman berharap ada pembangunan jembatan yang penyeberangan dari Merakai ke Senangan. Jembatan ini akan menjadi urat nadi kawasan perbatasan. Jika jembatan tersebut dibangun berarti terbukalah daerah-daerah perbatasan yang masih terisolir. “Jembatan itu akan menjadi penghubung bagi Desa Jasa, Sungai Kelik hingga ke arah Badau, Kapuas Hulu,†ungkapnya.
Infrastruktur Dasar di Perbatasan Sintang Memprihatinkan
Jumat, 16 Agustus 2013 14:20 WIB