DPR : Era Reformasi Pengaruhi Penanganan KB

Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasa mengakui perubahan struktur ketatanegaraan sejak era reformasi ikut berimbas kepada penanganan di bidang KB dan kependudukan.

"Kewenangan dan tanggung jawab dalam program KB dan kependudukan menjadi masalah," kata Karolin saat dialog di BKKBN Provinsi Kalbar di Pontianak, Jumat.

Ia menambahkan, ada persepsi yang salah dalam penanganan KB dan kependudukan sejak era reformasi.

Berdasarkan aturan yang berlaku, masalah KB dan kependudukan bukan menjadi bidang kerja wajib. "Melainkan pilihan," kata Karolin yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kalbar itu.

Karolin mengakui, pemerintah daerah pun akhirnya tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam menangani bidang KB dan kependudukan.

Padahal, lanjut dia, KB dan kependudukan berkaitan dengan banyak hal. "Kita berbicara tentang struktur kependudukan," ujar putri Gubernur Kalbar Cornelis itu.

Ia melanjutkan, pengaruh dari jumlah penduduk adalah terkait pemberian subsidi, penyediaan layanan publik, ketersediaan lapangan kerja serta kebutuhan anggaran.

Salah satu solusinya adalah dengan mengubah aturan KB dan kependudukan sebagai urusan wajib. "BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri butuh duduk satu meja, supaya ada kesepakatan menjadi urusan wajib," ujar dia.

Selain itu, keberhasilan program KB dan kependudukan akan menjadi salah satu indikator dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Dwi Listyawardani mengatakan ada pola pikir masyarakat yang harus terus diubah. "Jangan karena Kalbar masih luas, tetapi kita melupakan kualitas sumber daya manusia, malah kuantitas diperbanyak," kata Dwi Listyawardani.

Ia sepakat, untuk mengubah pola pikir harus dilakukan secara terus menerus dan membutuhkan waktu.

"Butuh kerja keras dan kerja sama semua pihak agar program KB dan kependudukan berhasil," kata Dwi Listyawardani.

T011