Ratusan Akademisi Bahas Peluang Perbatasan Saat MEA 2015

Pontianak (Antara Kalbar) - Ratusan akademisi bidang ekonomi dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia berkumpul di Pontianak untuk membahas tentang peluang dan tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 terutama bagi wilayah perbatasan.

"Ada 316 peserta dari 81 perguruan tinggi se-Indonesia yang akan membahas hal tersebut," kata Ketua SC Panitia Pelaksana Forum Manajemen Indonesia (FMI) ke-5, Dr M Irfani Hendri di Pontianak, Rabu.

Menurut dia, ada sejumlah permasalahan dan isu yang dibahas terutama berkaitan dengan perbatasan. "Kalbar mempunyai kondisi yang signifikan untuk perbatasan, karena berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia," ujar dia.

Ia melanjutkan, di perbatasan terdapat berbagai perbedaan seperti kondisi ekonomi maupun pelayanan publik yang berbeda jauh.

Sementara Ketua FMI Wilayah Kalimantan, Rahmadina menuturkan, dari pertemuan itu diharapkan akan muncul ide-ide yang lebih jauh tentang perbatasan.

"Termasuk penguatan strategi dari produk lokal untuk wilayah perbatasan," kata Rahmadina.

Ketua Umum FMI Dr Sri Gunawan menambahkan, salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah produk impor yang lebih gampang masuk meski sudah ada regulasi.

"Melalui kegiatan ini, dapat memberi masukan ke semua pihak, bagaimana memperkuat wilayah perbatasan," ujar Sri Gunawan yang juga dosen di Universitas Airlangga Surabaya itu.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Dr Eddy Suratman mengingatkan, ada yang perlu dibenahi dalam pemberian subsidi oleh pemerintah.

"Kenapa subsidi diberikan untuk konsumsi bahan bakar yang notabene lebih banyak digunakan oleh kalangan mampu," ujar dia.

Ia mencontohkan harga komoditas pangan impor yang masuk Indonesia bisa lebih murah dibanding produk lokal. "Artinya, pemerintah di negara itu memberi subsidi yang sifatnya langsung ke petani sehingga biaya produksi menjadi lebih murah," katanya menegaskan.

Ia menambahkan, wilayah perbatasan pun sudah sepatutnya menjadi salah satu pemicu kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.