Jokowi Akhiri 2015 Bersiap Hadapi MEA

Jakarta (Antara Kalbar) - Berakhirnya tahun 2015 dalam beberapa hari lagi akan segera ditandai dengan pemberlakuan kerangka kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 31 Desember 2015, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempersiapkan Indonesia dalam menghadapinya.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan kerangka perdagangan bebas di kawasan yang telah digagas sejak 2007 bertujuan untuk memperkuat perekonomian negara-negara Asia Tenggara dan memperkecil kesenjangan ekonomi.

Meski masih banyak pihak yang meragukan kesiapan Indonesia dalam kerangka tersebut, namun Presiden Jokowi menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak perlu takut menghadapi MEA.

Menurutnya, masih banyak yang belum sadar kalau pasar MEA sudah dibuka.

Jokowi mengatakan bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu takut dengan pemberlakuan MEA, karena sebenarnya negara lain justru takut negaranya akan kebanjiran produk dan tenaga kerja dari Indonesia.

Ia mengungkapkan, sejumlah perdana menteri dan presiden dari negara tetangga. seperti Vietnam, Laos, Myanmar, Singapura, Brunei, dan Malaysia berkali-kali menyatakan kekhawatirannya akan dibukanya pasar MEA dalam setiap kesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Namun, Presiden menegaskan bahwa dalam beberapa kesempatan masih banyak masyarakat dan pengusaha yang takut akan pasar bebas di kawasan ASEAN tersebut.

"Yang perlu saya ingatkan bahwa mereka saja takut pada kita. Kok kita ikutan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Harus persiapkan diri, apa yang kurang dan perlu diperbaiki," ujar Presiden Jokowi dalam forum silaturahmi dengan kepala desa dan perangkat desa di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (26/12).

Pemberlakuan pasar bebas kawasan ini sudah tidak bisa dicegah karena Indonesia sudah menandatanganinya 11 tahun yang lalu, mau tidak mau Indonesia harus turut serta dalam arena kompetisi perdagangan tersebut.

Presiden juga mengingatkan bahwa selain MEA, masih ada lagi kemitraan perdagangan Trans Pasifik (TPP) dan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa yang akan berlaku dua tahun lagi.

"Kalau kita tidak gabung, barang ekspor kita akan dikenakan pajak 15-20 persen, kita bisa jualan apa?" ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan para kepala desa untuk dapat lebih mempersiapkan diri dalam persaingan bebas se-ASEAN ini.

Karena dalam kerangka MEA, warga negara se-Asia Tenggara dapat dengan mudah mengakses atau bekerja di negara sesama kawasan.

Pesan di KTT ASEAN Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dari Kementerian Luar Negeri I Gusti Agung Wesaka Puja menyampaikan ada tiga hal utama yang disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-24 ASEAN di Myanmar, November 2015.

Pertama, yakni dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara ASEAN, antarnegara ASEAN, dan dengan negara mitra yang sesuai koridor Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC).

Langkah kedua adalah dengan melakukan kerja sama investasi, industri dan manufaktur yang lebih erat di antara negara-negara anggota ASEAN.

Sedangkan yang ketiga dengan meningkatkan perdagangan intra negara ASEAN yang saat ini masih rendah atau baru mencapai 24,2 persen.

"Indonesia berharap dalam lima tahun ke depan nilai perdagangan intra ASEAN setidaknya bisa mencapai 35 sampai 40 persen," kata Wesaka Puja.

MEA tidak harus menjadi kekhawatiran, justru ini menjadi peluang untuk memperluas pasar Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Pasar Indonesia mencapai 250 juta orang, tetapi pasar ASEAN itu mencapai 625 juta orang.

Proteksi Tenaga Kerja Untuk itu, melalui Kementerian Tenaga Kerja Indonesia telah menyusun setidaknya tiga strategi dalam menghadapi MEA.

Pertama, adalah percepatan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI) di semua sektor.

Kemudian percepatan penerapan sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional.

Dengan cara mengotimalkan Balai Latihan Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyiapkan dan mempercepat sertifikasi kompetensi kerja.

Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja Indonesia mendapatkan pengakuan di luar negeri.

Selanjutnya adalah pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia sekaligus mendorong pekerja Indonesia agar mampu bersaing dengan pekerja asing.

Hal tersebut sudah tertuang dalam Permenaker 16/2015 tentang Tata Cara Pengendalian dan Penggunaan TKA yang lebih ketat.

Persiapan Infrastruktur Selain itu, Presiden Jokowi juga sedang mempersiapkan infrastruktur Indonesia dalam persaingan pasar bebas di Indonesia.

Hal ini terlihat dari banyaknya proyek infrastruktur yang sedang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari proyek jalan tol trans Jawa, trans Sumatra, jalur kereta di kalimantan hingga tol laut.

Selain itu ada juga proyek pembangunan pelabuhan seperti di Kuala Tanjung, Sumatera Utara dan New Makassar Port, Sulawesi Selatan.

Keseluruhan proyek tersebut dimaksudkan presiden untuk menekan harga serendah mungkin dari faktor transportasi barang.

"Kalau sudah ada tol yang melintasi pulau (Jawa dan Sumatra) bisa memangkas harga transportasi barang, jadi harga-harga barang lebih murah," ujar presiden saat meninjau proyek jalan tol trans Sumatra di Palembang pada Agustus 2015.

Diharapkan, dengan berbagai pembangunan infrastruktur transportasi untuk lalu lintas barang dapat membuat Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Untuk itu, presiden juga telah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi dalam birokrasi dan proses perizinan, sehingga dapat mempercepat arus investasi ke dalam negeri.

Jika tidak diantisipasi dan tidak dipersiapkan, MEA 2015 berpotensi menciptakan instabilitas perekonomian nasional, itulah pesan Presiden Jokowi dalam menghadapi MEA.