Kemnakertrans Bangun Sembilan KTM di Perbatasan

Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membangun 48 kawasan terpadu mandiri (KTM) di kawasan-kawasan transmigrasi, dan sembilan KTM di antaranya berada di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
   
"Program transmigrasi khusus ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan antara rakyat Indonesia dan warga negara lain di wilayah sekitar perbatasan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, usai melakukan panen di kawasan transmigrasi perbatasan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, akhir pekan ini.

Untuk ke depannya, kata Muhaimin, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi harus dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.

"Kawasan perbatasan, termasuk pulau kecil terdepan, perlu mendapat perhatian bersama mempertimbangkan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar.

"Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan ini akan efektif membantu pendekataan keamanan teritorial yang selama ini dilaksanakan," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi itu juga dimanfaatkan sebagai sabuk pengaman nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara sehingga tidak diincar dan diklaim oleh  negara lain.

Selain itu, pelaksanaan program transmigrasi di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar itu dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Kemnakertrans Jamaluddien Malik menambahkan diperlukan adanya  dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan sehingga diharapkan mampu mengusung potensi daerah.

Pembangunan itu diharapkan dapat memicu kawasan transmigrasi berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.

"Kita terus mendorong peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan investasi di kawasan transmigrasi khususnya di kawasan perbatasan, melalui dukungan kepastian hukum pertanahan, dukungan infrastruktur jalan distribusi dan produksi," kata Jamaluddien.

Program Transmigrasi dalam kurun waktu 60 tahun sejak dimulai telah memberangkatkan setidaknya 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 8,8 juta orang.

Program transmigrasi juga telah menciptakan 3.425 desa baru dimana 382 desa diantaranya telah berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan di antara kecamatan-kecamatan tersebut 103 tumbuh menjadi ibu kota kabupaten serta satu diantaranya mekar menjadi provinsi, yaitu Sulawesi Barat.