Jakarta (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, mendesak pemerintah segera mempublikasikan daftar pemerintah daerah yang mengendapkan anggaran daerah yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masuk dalam pos anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Kami mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), untuk segera mempublikasikan kepada masyarakat, daerah mana saja yang mengendapkan anggaran daerahnya," ujar Harry di Jakarta, Senin.
Anggotan DPR dari Fraksi Golkar itu menambahkan dengan publikasi tersebut, masyarakat akan tahu seperti apa kinerja pemimpin daerahnya. Dan dari situ juga rakyat sendiri yang memberikan sanksi sosial atas kegagalan Pemda-nya tersebut.
Selain itu, Kemenkeu juga harus merumuskan faktor yang menyebabkan terjadinya penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu. Sebab, bisa saja kesalahan itu terjadi karena kebijakan pemerintah pusat sendiri.
**
