Dirjen : Ada Kesalahan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan

Sungai Raya (Antara Kalbar) - Dirjen Perimbangan Keuangan RI Boediono Teguh Widodo menegaskan dana bantuan pembangunan yang digelontorkan pemerintah pusat masih belum berdampak signifikan bagi pembangunan di daerah karena ada kesalahan dalam penggunaannya.

"Bicara pembangunan tidak lepas dengan peran keuangan negara sebagai faktor utama untuk pembangunan bisa direalisasikan. Namun, faktanya, gelontoran anggaran dari pusat untuk daerah tidak pernah berdampak signifikan terhadap pembangunan di daerah," kata Boediono Teguh Widodo, saat seminar nasional anggaran dan perekonomian daerah di aula Rektorat Untan, Rabu.

Untuk itu, dia menuturkan, keuangan negara, terutama keuangan di daerah menjadi penting untuk dibahas serius, terutama dalam hal penggunaan anggaran yang harus tepat, efisiensi dan transparan.

"Berarti gelontoran anggaran dari pusat dengan implementasinya ada yang salah. Gelontoran anggaran pusat banyak, tapi pembangunan di daerah banyak yang tidak signifikan, pasti ada kesalahan, kita diagnosa itu sebagai suatu yang salah urus," tuturnya.

Dia menjelaskan, dari data yang ada, tercatat transfer pusat dari daerah untuk dana perimbangan pada tahun 2013 saja mencapai Rp592 Triliun ditambah anggaran Rp140 Triliun. Total anggaran yang digelontorkan pusat ke daerah mencapai hampir Rp750 Triliun.

"Namun ternyata transfer yang besar tidak menjamin pembangunan maksimal, karena ketimpangan daerah tidak banyak berubah. Tingkat kemiskinan tidak terlalu berubah," katanya.

Boediono menambahkan, ketimpangan pelayanan publik antar daerah tidak ada yang berubah. Itu menjadi catatan penting bagi pusat dan daerah untuk mengkaji apa yang salah.

Padahal, lanjutnya, daerah juga bisa maksimal dalam pengelolaan keuangannya, terutama dalam memangkas anggaran yang tidak terlalu penting dan pembangunan dilakukan tepat sasaran.

"Peningkatan pendapatan negara yang terus meningkat bisa berdampak kepada negara dan daerah. Makanya daerah terus kita dorong agar pendapatannya bisa lebih besar," kata Boediono.

Dijelaskannya, belanja pegawai sangat besar di APBD di setiap daerah hingga mencapai 51 persen total anggaran.

"Harusnya, APBD lebih berat kepada infrastruktur dasar karena tujuan dasar APBD adalah pelayanan dasar," katanya.