Mulai tahun 2010, Kementerian PANRB dibantu oleh BPKP secara rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi. Proses evaluasi dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah sehingga mampu membangun etos kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tahun ini terdapat empat K/L dan dua pemerintah provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB tercatat, dari 86 K/L yang dievaluasi, Kemenkeu berhasil meraih nilai tertinggi, yaitu 83,59.
Sementara, tiga K/L lain yang juga meraih predikat memuaskan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, dua provinsi yang meraih predikat memuaskan adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.
| 10 BESAR NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA | |||
| NO. | INSTANSI PUSAT | NILAI | PREDIKAT 2015 |
| 1 | KEMENTERIAN KEUANGAN | 83.59 | A |
| 2 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | 80.89 | A |
| 3 | KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN | 80.76 | A |
| 4 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | 80.45 | A |
| 5 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | 77.54 | BB |
| 6 | KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN RB | 77,00 | BB |
| 7 | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS | 76,13 | BB |
| 8 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | 73,90 | BB |
| 9 | BADAN PUSAT STATISTIK | 73.86 | BB |
| 10 | MAHKAMAH KONSTITUSI | 73.73 | BB |
Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.
Kepada kementerian/lembaga/pemerintah provinsi yang telah berhasil dengan baik membangun dan menerapkan manajemen kinerja di instansi diberikan penghargaan berupa piagam yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kanwil DJP Kalimantan Barat sebagai bagian dari kementerian keuangan berharap prestasi ini bisa menjadi pemacu untuk meningkatkan capaian kinerjanya dalam mengamankan penerimaan Negara.
Pada kesempatan akhir tahun 2015 ini, Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan partisipasi Wajib Pajak untuk memanfaatkan Insentif Perpajakan di Tahun 2015 diantaranya adalah Penghapusan sanksi administrasi dan diskon tarif Revaluasi Aktiva Tetap.
