Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Melawi, Safri Nasution mendesak kepada aparat terkait ataupun Pemkab Melawi agar segera melakukan musyawarah bersama untuk menyikapi masalah Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang terindikasi juga ada di Melawi.
"Harusnya memang ada semacam dialog untuk menyikapi masalah ini, karena beberapa daerah lain di Kalbar ini sudah agak tegang dalam menyikapi Gafatar ini, maka dari itu di Melawi juga perlu mengadakan dialog khusus sebelum masalahnya semakin serius," kata Safri Nasution saat dihubungi di Nanga Pinoh, Rabu.
Ia menjelaskan, MUI sendiri telah menganggap bahwa ajaran yang disampaikan oleh Gafatar ini sudah menyimpang dari Alquran dan Hadist, maka dari itu ajaran tersebut jangan sampai menyebar luas di Kabupaten Melawi.
Safri juga mengimbau masyarakat di Melawi tetap tenang dan bisa menahan emosi jangan sampai bertindak anarkis dalam menyikapi Gafatar yang diduga juga sudah ada di Kabupaten Melawi.
"Serahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, jangan main hakim sendiri apalagi sampai bertindak anarkis," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPD-KBP) Kabupaten Melawi, Junaidi mengatakan, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan melibatkan sejumlah pihak di Kabupaten Melawi.
"Yang memfasilitasi pertemuan itu langsung dari bagian pemerintahan atas instruksi Sekda," katanya.
Sebelumnya, Kapolres Melawi AKBP Cornelis M Simanjuntak meminta anggotanya untuk mengidentifikasi eks Gafatar di Melawi.
"Nantinya mereka didata dan diminta ada tidaknya surat pindah. Karena bagaimanapun mereka adalah warga Indonesia juga, dan tentu boleh bercocok tanam dimana saja," katanya.
Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap kelompok pendatang ini.***4*** Budi Suyanto
(U.A057/B008)
