Pontianak (Antara Kalbar) - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan seluruh komponen dalam pemerintahan wajib dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah agar program-program yang disepakati berjalan baik dan selaras.
"Dalam menyusun rencana pembangunan, Pemda jangan hanya dipikir sebatas Bupati, Gubernur, Walikota, DPRD dan sebagainya, namun ada juga TNI, Polri, kejaksaan, tokoh masyarakat, agama dan lain sebagainya yang juga harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan didaerah," kata Tjahyo Kumolo saat membuka Musrenbang RKPD 2017 Provinsi Kalbar di Kalbar, Kamis.
Dia mencontohkan, antara Gubernur dan DPDR yang ada di Jakarta, dimana mereka tidak bisa kompak dalam merumuskan pembangunan. Menurutnya, itu tentu bisa mempengaruhi proses pembangunan yang dilakukan disana.
"Diharapkan daerah lain tidak seperti itu, dan lebih mengutamakan kebersamaan dalam merumuskan suatu rencana pembangunan dengan melibatkan instansi lainnya," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah pusat melalui program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, merumuskan program pembangunan dari pinggiran.
Melalui program tersebut, diharapkan pada tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, wajah perbatasan berubah total dan menjadi lebih baik.
"Selain itu, program pembangunan di daerah pinggiran juga terus ditingkatkan dan ini harus diselaraskan dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana pembangunan untuk tahun 2017 mendatang dengan mengedepankan usulan-usulan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota dari hasil musrenbang masing-masing.
"Sebelumnya, kita juga telah melaksanakan rapat pra-musrenbang untuk menghasilkan kesepakatan program dan kegiatan yang diterjemahkan dalam renja SKPD sebagai bahan masukan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017. Dari Musrenbang ini akan dilaksanakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalbar Ahi mengatakan pihaknya sudah melakukan pemilahan sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi maupun APBN yang akan diusulkan dalam musrenbang nasional.
"Melalui kesempatan ini kita melakukan koordinasi pembangunan bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar, sehingga apa yang telah dirumuskan pada Musrenbang tingkat kabupaten/kota bisa kita rangkum bersama dan diusulkan pada tingkat nasional," tuturnya.
Ahi mengatakan, penyusunan RKPD provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 yang memasuki tahap pengembangan, menuju hilirisasi industri.
Terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJMD 2013-2018, terhadap empat indikator makro pembangunan yaitu, peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), penurunan prosentase jumlah penduduk miskin, penurunan prosentasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
"Keempat hal itu perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari kita bersama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan," katanya.
(U.KR-RDO/T011)
