Pontianak Akan Fasilitasi Akses Data Sensus Ekonomi

Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak menyatakan siap memfasilitasi dan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dimulai 1 Mei 2016.

"Fasilitas yang dapat mendukung tersebut bisa berupa memberikan kemudahan memperoleh data yang diperlukan BPS dalam mensensus," kata Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.

Ia mencontohkan pemkot bersedia memberikan data pelaku usaha melalui izin usaha yang telah dilakukan para pelaku tersebut. Dengan demikian paparnya BPS sudah persis tahu dan mudah seberapa besar dan banyak yang mesti dicacah sebagaimana yang telah memasukkan izin ke BP2T.

"Apa yang kita berikan yaitu kemudahan akses data yang diperlukan. Kita persilakan BPS untuk mendatanya," tuturnya.

Dia mengatakan, dengan adanya fasilitas kemudahan itu, maka petugas sensus memiliki data yang lengkap ketika turun ke lapangan. Dengan begitu, target dalam sensus ekonomi ini bisa terlaksana.

"Apalagi tidak sedikit pengusaha di kota seribu parit ini. Berbagai sektor usaha terus tumbuh. Dari perdagangan, jasa dan konstruksi," katanya.

Edi pun tak mempersoalkan dengan perusahaan dari luar daerah yang hanya memiliki kantor perwakilan di Pontianak. Dia berkeyakinan pelaku usaha tersebut siap memberikan data yang benar kepada petugas sensus.

"Biarpun itu kantor perwakilan, saya yakin mereka tetap akan memberikan data selama masih aktif. Mereka juga punya tanda daftar perusahaan di sini dan itu ada di BP2T," katanya.

Ia berharap dukungan pelaku usaha dalam pelaksanaan sensus itu. Sebab data lengkap dan akurat yang diperoleh itu bertujuan untuk mengetahui arah program pembangun Pontianak.

Berdasarkan informasi yang ada, data Sensus Ekonomi 2016 yang diperoleh itu bisa menggambarkan potensi ekonomi Indonesia. Data itu memang diperlukan, mengingat pemerintah yang sedang mendorong peningkatan para pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Saat ini program yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung sektor usaha seperti penyederhanaan peraturan perizinan, pemberian insentif, dan pemberian bantuan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program lainnya adalah pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi sehingga pengiriman bahan dan hasil produksi menjadi lebih lancar dan diharapkan lebih efisien.

"Sedangkan bagi pelaku usaha, manfaat sensus ekonomi yang diperolehnya adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha yang dibangunnya," kata Edi.  

(KR-RDO/N005)