Sintang (Antara Kalbar) - Kalau dulu, ketika pemilihan kepala desa banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Tapi sekarang, semua pada mau naik jadi kades, kata kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Tuah Mangasih.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang ini tak menampik besarnya Anggaran Dana Desa (ADD) yang membuat warga tergiur menjadi Kades. Hal tersebut membuat euforia yang tidak bagus.
"Akhirnya berlomba-lomba menjadi Kades bukan untuk membangun desa melainkan anggaran yang bakal dicairkan," ujarnya.
Hanya saja, Tuah menyayangkan pengawasan ADD yang sangat longgar. Tak jarang, oknum Kades menguasai sendiri anggaran tersebut bahkan menjadi kontraktornya. Akibat longgarnya aturan dan pengawasan, membuka peluang terjadinya sejumlah penyelewengan.
"Bukan rahasia lagi banyak kasus penyelewengan yang akhirnya menguap begitu saja seperti angin," kata Tuah.
Tuah mengatakan, keegoisan Kades yang merasa mampu karena kekuasaan yang dimiliki membuat polemik dan berdampak buruk pada desa tersebut.
"Kalau masih bermasalah tentu anggaran tidak bisa dicairkan. Yang rugi akhirnya masyarakat tak merasakan fasilitas pembangunan yang sudah diberikan," katanya.
Untuk mengantisipasi sejumlah permasalahan yang mungkin terjadi itu, Tuah menyebut salah satu cara yang bisa diterapkan. Cara itu adalah dengan mengatur secara ketat selekasi calon Kades. Jika ingin baik dari awal, ada baiknya para calon Kades tersebut dilakukan tes psikologi. Karena dari tes tersebut akan diketahui kemana arahnya tindakan seseorang.
Dari situ nanti akan kelihatan apakah benar ingin memimpin dengan sebenar-benarnya atau hanya berorientasi pada uang saja.
