Sukadana (Antara Kalbar) - Penerima Bantuan Iuran (PBI)Â yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 mengalami peningkatan.
Dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, jumlah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta BPJS tahun 2016 sebanyak 46.162 peserta. Dari jumlah tersebut, setidaknya 35.737 jiwa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara.
Tanggungan ini pun mengalami peningkatan pada tahun 2017Â menjadi 36.883 jiwa. Dikatakan oleh Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, jumlah PBI yang fitanggung oleh Pemda setiap tahunnya mengalami peningkatan.
" Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, disatu sisi telah dirasakan manfaatnya bagi warga dan masyarakat daripada kondisi sebelumnya, akan tetapi masih ada sebagian warga dan masyarakat kita yang belum sepenuhnya kita sejahterakan sesuai yang mereka harapkan," kata Hildi Hamid.
Bantuan iuran PBI yang dibiayai oleh pemerintah ini selaras dengan program unggulan Pemkab Kayong Utara dibawah tampuk kepemimpinan Hildi Hamid yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Program ini pun dirasakan hampir merata oleh masyarakat Kabupaten Kayong Utara hingga ke pelosok desa.
Hal ini diungkapkan salah satu warga, Rudiansyah yang menjadi peserta PBI yang ditanggung oleh pemda Kayong Utara. Warga Desa Sutera ini mengaku sangat terbantu dengan adanya program kesehatan gratis pemerintah daerah.
Apalagi untuk masyarakat prasejatera seperti dirinya, tentu pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan langsung akan dirasakan masyarakat.
"Saya berharap program kesehatan gratis terus ada walaupun nanti bukan pak Hildi lagi yang memimpin KKU, karena bagi saya apabila kita sudah sehat, maka kita akan mudah untuk mencari rezeki masing - masing untuk meningkatkan kesejahteraan kita," ujarnya.
Disamping itu juga pemuda yang tinggal di Jalan Setegar ini juga berharap agar fasilitas kesehatan di Kayong Utara lebih diprioritaskan oleh pemerintah daerah dalam rencana pembangunan daerah karena menurutnya infrastruktur dibidang kesehatan  di kabupaten termuda ini sampai saat ini belum memadai.
"Seperti Rumah Sakit kita belum ada, jadi kalau ada warga yang sakit parah, harus dirujuk ke Ketapang, itukan perlu biaya lagi dan akan membutuhkan waktu yang  lama penanganannya," katanya lagi.
