Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua KPU Kalimantan Barat Umi Rifdiawaty mengatakan, pemerintah Kalbar telah menyiapkan anggaran Rp260 miliar untuk membiayai pilkada serentak tahun 2018.
"Hari ini, kami menandatangani perjanjian hibah daerah bersama Gubernur Kalbar," kata Umi di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, angka tersebut di bawah pengajuan awal Rp280 miliar
"Setelah beberapa kali pembahasan BPKAD Kalbar meminta kami melakukan efesiensi anggaran, sehingga disepakati dana yang akan dikeluarkan untuk pilgub Kalbar sebesar Rp260 miliar lebih," tuturnya.
Umi mengatakan, anggaran itu akan digunakan untuk pelaksanaan keseluruhan agenda pilgub Kalbar yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
Sementara itu, pada pelaksanaan pilkada di lima kabupaten/kota yang dilakukan bersamaan dengan pilgub, KPU Kalbar juga melakukan `sharing` anggaran, sebagai upaya mengefesienkan anggaran tersebut.
"`Sharing" anggarannya dalam bentuk pemberian honor kepada petugas di tingkat kecamatan, desa dan TPS. Sementara pelaksanaan pilkada, termasuk pengadaan logistik dan lain sebagainya, dibiayai oleh KPU kabupaten/kota," katanya.
Demi efisiensi, pihaknya memangkas beberapa anggaran seperti pada alokasi dana kampanye, yang awalnya dianggarkan sebesar Rp40 miliar, kini menjadi tinggal Rp18 miliar.
Kemudiana atribut kampanye, dikurangi baik jumlah maupun ukurannya.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah mengatakan, penandatanganan naskah perjanjian dana hibah daerah untuk pelaksanaan pilkada, merupakani bukti kuat bahwa pemprov Kalbar berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan pesta demokrasi tersebut.
"Kita juga merasa sangat bersyukur karena pemprov Kalbar telah memenuhi semua permohonan anggaran dari Bawaslu, dimana kita mengajukan anggaran untuk operasional pengawasan pilkada dengan anggaran Rp89 miliar," katanya.
Dengan ketersediaan anggaran tersebut, ia memastikan Bawaslu akan memaksimalkan pengawasan pada pilkada nanti.
"Kami juga tentu mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat, agar pilkada nanti erlangsung dengan sukses sehingga bisa melahirkan pemimpin baru yang diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi daerah," kata Ruhermansyah.
(U.KR-RDO/A013)
