Jakarta (Antara Kalbar) - Konsumsi pangan ikan yang benar semakin
betul-betul diperhatikan oleh warga sehingga Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) juga fokus untuk mengembangkan komoditas perikanan
secara sehat dan berkelanjutan.
"Lambat laun, saat ini
masyarakat semakin peduli bahwa ikan yang dikonsumsi harus berasal dari
sumber yang jelas," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan KKP Nilanto Perbowo dalam rilis, Sabtu.
Menurut
dia, semakin banyak warga yang ingin menyadari bahwa ikan yang mereka
konsumsi berasal dari praktik penangkapan ikan yang baik serta ditangkap
di wilayah pengelolaan perikanan yang benar.
Melihat
tumbuhnya kesadaran itulah, lanjutnya, yang mengakibatkan KKP
benar-benar memperjuangkan agar komoditas perikanan yang ada di tengah
masyarakat Indonesia diperoleh melalui cara-cara yang berkelanjutan,
apalagi RI juga merupakan salah satu negara produsen perikanan terbesar
di dunia.
Selain itu, peneliti lembaga Wiratama Institute
Muhammad Syarif Hidayatullah mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan
kecukupan konsumsi pangan bagi warga miskin yang tersebar di berbagai
daerah dengan benar-benar memastikan beragam program subsidi dapat tepat
sasaran kepada mereka yang termarjinalkan.
"Perlu menjadi
perhatian, bahwa 50 persen konsumsi masyarakat miskin adalah konsumsi
pangan," kata Muhammad Syarif Hidayatullah.
Menurut Syarif,
pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme program bantuan seperti
E-Warong dapat diterapkan dengan baik sehingga bantuan pangan tersebut
dapat terealisasi.
Hal itu, ujar dia, karena tidak
terealisasinya bantuan ini tentu dapat merugikan masyarakat kalangan
menengah bawah, karena dapat menggerus daya beli yang mereka miliki.
"Skema nontunai memang langkah yang baik. Akan tetapi, pemerintah
harus mempersiapkan infrastruktur penyaluran bantuan nontunai secara
baik," ucapnya.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pemerintah
telah menargetkan 10 juta penerima subsidi pangan akan tersalurkan
dengan mekanisme nontunai.
Sebelumnya, Kepala Peneliti
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi
menginginkan pemerintah lebih proaktif dalam mengantisipasi beragam
tantangan yang bisa menghambat cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan
swasembada pangan.
Hizkia juga menginginkan kebijakan
pemerintah dapat meningkatkan integrasi kepada pasar internasional dalam
rangka menstabilkan harga pangan nusantara.
Sementara itu,
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati
mengingatkan, kedaulatan pangan sesungguhnya yang bukan sekadar
pencapaian target produksi, tetapi juga mengangkat harkat kesejahteraan
penyedia pangan Indonesia.
Konsumsi Ikan yang Benar Semakin Diperhatikan Warga
Sabtu, 18 November 2017 12:10 WIB